Download Aplikasi Android Fokuskrimnal.com Disini

Jumadi Kabid Disdik Tubaba Akan Kroscek Dugaan Penyimpangan BOS SDN-1 Mulya Kencana

oleh

TULANG BAWANG BARAT LAMPUNG, Fokuskriminal.com -Diduga adanya penyimpangan realisasi dana bos SDN-1 Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tuba-Barat

Berdasarkan sumber data yang akurat, DIDUGA ada penyimpangan realisasi dana bos SDN-1 Mulya Kencana, ditambah lagi keterangan dari kepala sekolah SDN-1 Mulya Kencana Suroso S.Pd dengan meminjam Setempel/cap Komite Sekolahnya dengan berbagai alasan.

Loading…

Setelah di telusuri oleh media Fokuskriminal dan tiem, lalu menghubungi ketua komite melalui telfon, “saya menjabat ketua komite sekolah sejak tahun 2011 hingga saat ini, terkait setempel/cap komite memang di pegang oleh kepala sekolah, untuk kegunaan beliau enggan berkomentar”, ungkap komite.

Terkait hal tersebut, Jumadi selaku Kabid Dikdas kabupaten Tulang Bawang Barat saat di temui media fokuskriminal dan tiem di ruang kerjanya Senin 4 Maret 2019 mengatakan, “Seharusnya setempel/cap Komite di pegang organisasi tersebut, karena di kuwatirkan adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum yang sengaja memalsukan tanda tangan komite, karena setiap ada cap/stempel pasti ada tanda tangan, namun sebaliknya ada tanda tangan belum tentu ada stempel/cap, terkait hal ini besok kami akan turun dan kroscek ke SDN-1 Mulya Kencana”, ujar Jumadi.

Terkait selisih jumlah siswa Jumadi menjelaskan, “Untuk dapodik saat ini kebanyakan sekolah khususnya SDN-1 Mulya kencana tidak laporan secara manual ke dinas pendidikan kabupaten Tubaba, melainkan mereka langsung online
Untuk kebenaran terkait adanya DUGAAN Mark up jumlah siswa, yang setiap tahunnya berkurang yang sangat tidak wajar akan kami evaluasi kembali khususnya SDN-1 Mulya Kencana”, jelasnya.

“Serta akan kami beri sangsi tegas jika benar adanya kerugian negara yang di simpang kan oleh oknum kepala SDN-1 Mulya Kencana Suroso S.pd. agar sekolah yang lain tidak melakukan hal yang sama,harapan kami agar semua komite sekolah yang mewakili wali murid atau masyarakat agar dapat melaksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan jangan di jadikan komite sekolah apabila mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan nya”, pungkasnya. (Santos)