Hutan Magrove Di Garap Tambang, Warga Lubuk Besar Lapor Ke DPRD Babel

oleh -434 views

PANGKALPINANG, FokusKriminal.com – Resah akan keberadaan Tambang Ilegal (Tambang Timah), puluhan warga Desa Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) Senin (08/04/19) Mendatangi Kantor DPRD Bangka Belitung

Kedatangan warga langsung di sambut ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung ,Didit Srigusjaya

Loading...

Dalam pertemuan ini, warga melaporkan kawasan yang digarap tambang dengan sistem rajuk lengkap dengan alat beratnya merambah kawasan hutan mangrove yang berada di Kuruk.

“Kami kesini ingin sampaikan aspirasi kami, bahwa kami menolak hutan lindung (mangrove) ditambang, kami ingin menjaga aset ini untuk anak cucu kami kelak,” kata Indra, tokoh pemuda Lubuk Besar.

Ia berharap, ada solusi dari pertemuan dari DPRD Babel terkait persoalan ini agar hutan lindung tersebut terbebas dari aktivitas penambangan pasir timah yang sudah berlangsung tiga minggu ini.

Terlebih yang menambang diakuinya, bukan warga asli Lubuk Besar.

“Yang nambang bukan orang desa kami, tapi orang desa tetangga, untuk itu kami meminta ini ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Kami menolak hutan bakau ditambang” pintanya.

Danil, warga lainnya juga mengungkapkan hal yang sama. Ia menyayangkan persoalan ini tidak selesai di tingkat desa maupun di kecamatan. “Musyawarah sudah kami lakukan Jumat kemarin, sepakat tidak ada lagi aktivitas disitu. Namun sampai hari ini bukannya angkat kaki, aktivitas (tambang) makin bertambah,” tuturnya.

Bahkan diakuinya, warga Lubuk Besar kini kian resah dengan kehadiran sejumlah preman yang diduga sengaja didatangkan pengusaha tambang itu. Selain diduga ada keterlibatan aparat penegakan hukum yang membekingi aktivitas penambangan tersebut. “Kalau tidak diselesaikan, bisa-bisa perang pak, kami tidak mau sesama kami ribut,” sebutnya.

Menanggapi persoalan itu, Didit menegaskan wilayah hutan lindung tidak boleh ditambang. Ia pun menyesalkan ada unsur beking-membeking di aktivitas tambang ilegal tersebut. “Kita harap ini segera ditindaklanjuti, jika wilayah hutan lindung tidak boleh terjamah,” tukasnya, seraya mengatakan, akan segera koordinasi dengan Komandan Komando Resor Militer (Korem) dan Kapolda terkait ada pembekingan dari aparat.

Ia pun berpesan dapat tenang dan jangan terpancing emosi dalam menyikapi masalah ini. “Jangan kedepankan emosional. Nggak usah ribut-ribut, percuma, kalah jadi abu menang jadi arang. Kita akan cari solusinya. Lakukan secara persuasif, kita percaya hukum merupakan panglima tertinggi di negeri ini. Jika masih membandel kita minta ini ditindak tegas,” ungkap Didit.

Didit menambahkan, daerah Lubuk rawan banjir. “Jangan sampai pemerintah sudah membangun infrastruktur tetapi rusak karena banjir yang disebabkan aktifitas pertambangan di hutan lindung,” tutupnya

(s)