DR Yudi Krismen, S.H,.M.H | Tanggapi Soal Aturan ” Sanksi ” Perwako PSBB Kota Pekanbaru

oleh -

PEKANBARU – Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru yang mengatur aturan dan larangan dan sanksi selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Covid -19 di Kota Pekanbaru, Selasa (28/4/2020).

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Bab X (Pasal 31) berbunyi ” Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya.

Menanggapi persoalan itu, DR. Yudi Krismen, SH., MH Selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), ikut memberikan tanggapan bahwa dalam penerapan Perwako PSBB hanyalah bersifat himbauan dan bukanlah suatu UU (Undang-undang).

” Perwako tidak bisa diterapkan dengan memberikan sanksi pidana kepada masyarakat, karena Perwako sifatnya hanya himbauan. Perwako bukanlah Undang-undang sebagaimana terdapat dalam hirarki dalam perundang undangan, ungkap DR. Yudi Krismen, SH., MH kepada fokuskriminal.com, Selasa (28/4/2020).

Dalam Perwako tidak dijelaskan secara tegas tentang penerapan sanksi dan hanya berbunyi ‘sanksi’ sesuai Peraturan daerah (Perda) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.