Bupati Rokan Hilir, Pimpin Evaluasi Realisasi Pelaksanaan APBD 2020
Rohil, fokuskriminal.com – Menjelang selesainya pase harmonisasi PBD-P 2020, Jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bahas realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Pembahasan Pelaksanaan APBD 2020 yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Para Camat, Lurah dan Datuk Penghulu Se- Kabupaten Rokan Hilir dan dipimpin langsung oleh Pjs Bupati Rokan Hilir Rudyanto. SH, Msi. bertempat di Gedung Daerah Datuk Batu Hampar, Kamis (7/10/2020).
Pjs. Bupati Rudyanto yang didampingi Sekretaris Darah H. M. Job Kurniawan. AP. Msi, menyebutkan, rapat Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana daya serap anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut data dan laporan yang diperolehnya, pada triwulan keempat 2020 ini masih ada beberapa OPD yang angka penyerapan anggarannya tergolong relatif rendah, maka oleh karenanya kita perlu mengetahui apa yang menjadi kendalanya.
Selain itu, Rudyanto menjelaskan, “dirinya yang diberi amanah sebagai Pjs. Bupati, juga berkewajiban untuk memastikan program Bupati Rokan Hilir yang saat ini sedang melaksanakan cuti kompanye Pilkada Serentak 2020 berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kegiatan- kegiatan yang telah diprogramkan, terutama kegiatan yang menyangkut fasilitas umum dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasilnya dapat pula dinikmati masyarakat,” terangnya.
Kepada OPD, Rudyanto berharap untuk mengesahkan seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. apalagi saat ini perjalanan APBD 2020 telah berada pada fase triwulan keempat maka menjadi perhatian kita semua, harap mantan Plt. Bupati Indragiri Hilir ini.
Pada kesempatan yang sama Sekretaris Darah H. M. Job Kurniawan. AP. Msi juga mengingatkan kepada kepala OPD untuk memonitor para anggotanya secara berjenjang hingga sampai ke PPTK.
“Bilamana dengan waktu yang tersisa dan ada kegiatan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan pada masa pendemi Covid 19 saat ini jangan dipaksakan, bila juga ingin dilaksanakan maka perlu diperhitungkan secara cermat agar jangan sampai menjadi beban kerja yang berimbas membuat rendahnya capaian kinerja OPD.” pungkasnya. (Syafrizal/rls)