Ketua Sentra HKI UIR : Sengketa Batik Riau Bukan Domain Pemda

oleh -

Pekanbaru, fokrim – Menyikapi berita sengketa Batik Riau dengan salah seorang warga yang akan menggugat pemilikannya. Seperti yang diberitakan Riauonline pada 18 Maret 2021 yang lalu, berita tentang adanya permintaan dari salah satu anggota DPRD Riau agar Pemerintah Daerah turun tangan.
Hal tersebut menurut Ketua Sentra HKI Universitas Islam Riau Zulfikri Toguan, adalah pernyataan yang keliru.

Masalah Batik dalam HKI masuk kategori Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf (j) UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya bidang Seni, karena Hak Cipta tersebut ada tiga kategori yakni Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra. Seni Batik adalah motif batik kontemporer yang inovatif, masa kini dan bukan tradisional. Karya seni ini dilindungi oleh hukum karena mempunyai nilai seni, baik dari sisi gambar, corak dan komposisi warna.

Menurut Pasal 4 UU Hak Cipta, pencipta karya batik perlu dilindungi untuk setiap ciptaannya, dikarenakan dalam hal ini adalah pencipta motif batik kontemporer berhak atas hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta motif batik kontemporer, dapat melakukan upaya hukum diantaranya melalui pencacatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Hak Cipta. Dalam aturan tersebut perlindungan dapat dilakukan jika telah didaftarkan karena sejak diterimanya pendaftaran Hak Cipta tentang batik tersebut maka orang lain tidak dapat mengklaim sebagai pemilik karena azasnya fist to file yaitu pihak yang pertama mendaftarkan maka dialah pemiliknya, terang Zulkifli Toguan