Langsa( Aceh) fokuskriminal.Com.16/23
Seiring dengan permintaan Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma kepada Kapolda Aceh Irjen Achmad Haydar, agar turun tangan menindak oknum yang menekan kepala desa di Aceh untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek) keluar daerah, menuai dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari Chaidir Politisi partai PSI Aceh.
Menyikapi beredarnya pernyataan salah satu reje (red kepala desa) di Aceh Tengah yang mengaku ditekan atau diancam oleh oknum yang mengaku dari instansi tertentu untuk ikut bimtek ke Yogjakarta.
Saya secara pribadi mendukung baik, apa yang telah dilakukan oleh Sudirman (Haji Uma) yang juga selaku anggota Komite IV DPD RI yang salah satunya membidangi APBN termasuk realisasi dana desa.
Dan apa yang telah terjadi hari ini sudah sejak lama menjadi sorotan, baik dari pihak media, Lsm dan juga dari senator asal Aceh.
Pada dasarnya semangat dana desa ini lahir berangkat dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 bertujuan supaya dapat meningkatkan ekonomi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bukan kesejahteraan para oknum yang sudah di gaji oleh Negara, apa lagi dengan dalih Bimtek yang banyak outputnya tidak bisa dirasionalkan.
Yang membuat kita gerah, apakah sebuah bimtek tidak cukup dilakukan atau di ikuti oleh seorang perangkat atau kepala desa hanya sekali ? Dan apakah tujuan dan materinya tidak sama, sehingga harus di ikuti berulang-ulang. Apalagi sampai adanya indikasi secara keterpaksaan, tegas Chaidir.
Senada dengan Haji Uma, Chaidir juga membenarkan informasi soal keterlibatan sejumlah pihak tertentu, dan diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi dengan kepala desa. Bahkan itu sudah menjadi rahasia umum ditingkat desa.
Namun, sejauh ini tidak ada yang berani untuk menyuarakan ke ruang publik karena berbagai pertimbangan. Dan kita patut beri apresiasi kepada salah satu reje (kepala desa) di Aceh Tengah yang telah berani mengangkat hal ini ke media, agar kedepan hal yang tidak baik tidak terulang kembali.
Selain Kapolda Aceh dalam hal proses penindakan hukum, kita juga meminta seluruh jajaran penegak hukum seperti Pangdam, Kajati Aceh dan bawasda untuk dapat bersinergi mengawal dana desa dengan menindak tegas setiap oknum dari instansi masing-masing yang terlibat dalam hal pelaksanaan bimtek aparatur desa keluar daerah.”
Laporan ( Wan Atjeh)
