Serang, FokusKriminal — Dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar di kawasan Jalan Serang–Cilegon, Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, menjadi sorotan masyarakat.
Sebuah lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan atau penimbunan Solar bersubsidi dalam jumlah besar disebut-sebut masih bebas beroperasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi serta efektivitas penindakan terhadap dugaan praktik penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat.
Lebih jauh, informasi yang berkembang di tengah masyarakat turut menyeret nama Daud Bili Pakareng, yang disebut-sebut diduga memiliki peran sebagai pihak yang membekingi aktivitas lapak tersebut. Sementara itu, nama H. Wawan Gogon disebut masyarakat sebagai pihak yang diduga terkait dengan kepemilikan atau pengelolaan lokasi penampungan BBM tersebut.
Namun, seluruh dugaan mengenai peran maupun keterlibatan pihak-pihak tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan aparat penegak hukum. Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi langsung dari pihak-pihak yang namanya disebutkan.
Jangan Biarkan Solar Subsidi Menjadi Ladang Bisnis Segelintir Orang
Persoalan ini bukan sekadar dugaan aktivitas penimbunan BBM. Jika benar Solar bersubsidi dialihkan untuk kepentingan bisnis yang tidak sesuai peruntukannya, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut hak masyarakat, kerugian negara, dan wibawa hukum.
BBM bersubsidi merupakan instrumen kebijakan negara untuk membantu masyarakat serta sektor yang berhak menerima subsidi. Karena itu, apabila terdapat pihak yang sengaja mengumpulkan, menimbun, mengangkut, atau memperdagangkan BBM subsidi secara melawan hukum, aparat tidak boleh menutup mata.
Pertanyaan yang patut dijawab adalah: bagaimana aktivitas yang diduga berlangsung di lokasi tersebut dapat berjalan? Dari mana sumber pasokan Solar diperoleh? Ke mana BBM tersebut didistribusikan? Siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan? Dan apakah benar terdapat pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab melalui pemeriksaan yang transparan, bukan sekadar bantahan atau pernyataan tanpa pembuktian.
Lapor Kapolri, Kapolda Banten Diminta Turun Tangan
Masyarakat meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kapolda Banten agar memberikan perhatian serius terhadap informasi dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Aparat penegak hukum diharapkan segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi, menelusuri asal-usul pasokan Solar, memeriksa dokumen pengangkutan dan distribusi, serta mengidentifikasi seluruh pihak yang diduga terlibat.
Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana, masyarakat meminta agar siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu dan tanpa perlindungan terhadap pihak mana pun.
Nama Daud Bili Pakareng dan H. Wawan Gogon juga perlu mendapatkan ruang klarifikasi agar persoalan ini menjadi terang dan tidak berkembang menjadi tuduhan sepihak.
Ancaman Hukum Tidak Ringan
Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dijerat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar bagi pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana.
Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan keterlibatan oknum aparat, dugaan tersebut juga harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan etik dan disiplin sesuai aturan institusi masing-masing.
Jangan Sampai Hukum Tumpul ke Atas dan Tajam ke Bawah
Publik tidak membutuhkan sekadar janji penertiban. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai masyarakat kecil harus berhadapan dengan hukum ketika melakukan pelanggaran, sementara dugaan praktik bisnis ilegal berskala besar justru berjalan tanpa penindakan yang jelas.
InvestigasiMabes.com mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut informasi ini secara profesional, independen, dan terbuka. Jika dugaan tersebut terbukti, tindak tegas seluruh pihak yang bertanggung jawab. Namun, jika tidak terbukti, nama baik pihak yang disebut juga wajib dipulihkan.
Negara tidak boleh kalah oleh praktik penyalahgunaan subsidi. Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuatan modal, jabatan, ataupun dugaan jaringan perlindungan di belakang sebuah aktivitas ilegal.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi dan pengaduan masyarakat. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Daud Bili Pakareng, H. Wawan Gogon, serta instansi terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi jurnalistik.
Diduga Ada Pembekingan Lapak Solar Subsidi Ilegal di Serang, Nama Daud Bili Pakareng dan H. Wawan Gogon Jadi Sorotan
