Dituding Me Hoa Lambat Update Data Ditunggu 3 Kali, Rizaldi : Jangan Bullshit

oleh -

BABEL – Dituding lambat mengupdate Data Base Terpadu (BDT) oleh Ketua DPRD Bangka Tengah (Bateng), Me hoa membuat Kepala Disos PMD, Rizaldi adharipun angkat bicara. Ia justru menyebut Dewan terhormat boleh Dinas Luar (DL) tapi jangan menuding dinasnya seolah-olah salah tanpa menunjukan bukti kongkrit.

“Saya sebagai Kepala Disos PMD Bateng, tegas mengatakan keberatan atas statmen ketua DPRD Bateng, Me hoa menyebut kami lambat mengupdate data padahal Kemensos RI melalui stafsus Mentri Sosial sudah minta 3 kali data tersebut. Sekarang bukti permintaan data sebanyak tiga kali itu mana, jangan ‘Bullshit’ lah,” ungkap Rizaldi, Jum’at (12/6).


Rizaldi mengaku pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia terakhir telah mengupdate DBT tanggal 23 April 2020, itupun diminta oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos yang sebelumnya bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dipimpin oleh Wakil Presiden RI bukan Stafsus Mentri yang minta.

“Pengiriman data itu perlu diketahui bukan khusus Kabupaten Bateng, melainkan seluruh Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya Pemkab Bateng telah mengapdate DBT tahun 2015 dan 2018, seharusnya jika pertibulan sekali dalam setahun jatuhnya pada tahun 2021 nanti. Namun, karena situasi pandemi Virus Corona (Covid19) sehingga memerlukan DBT yang update, maka 23 April 2020 kemarin se Indonesia mengirimkan DBT terupdate tersebut.

“DBT ini menjadi refrensi Kemensos untuk mencairkan Dana Sosial Tunai (BST) di tengah Pandemi Covid19. Menurut kami DBT Bateng sudah dilaksanakan sesuai petunjuk teknisnya, melibatkan ketua RT, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Pemerintah Desa/Lurah setempat,” ungkapnya.

Hasil Update DBT pada 23 April 2020 tersebut, Rizaldi mengungkapkan dari kuota 7211 Kepala Keluarga (KK), sebanyak 6064 KK merupakan masyarakat kurang mampu terakomodir oleh Kemensos RI sehingga menerima bantuan dampak Covid19 sebesar Rp.600 ribu/bulan dengan sebutan BST.

“Dari 6064 KK, sebanyak 197 KK lainnya tidak ditemukan dengan catatan pindah jiwa dan meninggal dunia sehingga yang tersalurkan hanya 5867 KK di Bateng menerima BST melalui kantor Pos dan BNI,” katanya.

Sebanyak 1147 KK tertuang dalam DBT tidak terakomodir oleh Kemensos RI melalui APBN RI, maka masyarakat kurang mampu tersebut diakomodir melalui dana Bantuan Sosial (Bansos) APBD Kabupaten Bateng, Bansos APBD Provinsi Babel dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa (DD).

“Kami sampaikan total penerima bantuan dampak Covid19 di Bateng sebanyak 23.925 KK, terdiri dari BST sebanyak 6064 KK, Bansos APBD Bateng sebanyak 6600 KK, Bansos APBD Provinsi Babel sebanyak 3150 KK dan BLT Dana Desa sebanyak 6964 KK. Angka ini telah mengakomodir semua masyarakat kurang mampu di Bateng,” ungkapnya panjang lebar.

Hal demikian, kata Rizaldi telah dijelaskan ke Komisi I DPRD Bateng, dengam koordinator Bapak Supriyadi selaku Pimpinan DPRD Bateng. Selain komisi I DPRD Bateng, pihaknya juga menerima kunjungan DPRD Bangka selatan dan DPRD Bangka terkait data DBT ini.

“Persoalannyapun sama, semua daerah Update data lalu di kirim ke Pusdatin Kemsos RI bukan ke Stafsus Mentrinya. Kalau ketua DPRD Bateng, Me hoa mengatakan ada statsus Mentri sudah minta 3 kali itu tidak benar alias ‘bullshit’,” tegasnya sembari menyebut silakan DL, tapi jangan menyalahkan pihak lain sebagai landasan DL tersebut.

“Apakah semua pihak tahu, bahwa kami bekerja ngurus DBT ini kadang hanya tidur sebentar alias begadang. Jadi tolong hargai kami juga, jangan saling tuding gara-gara mau DL,” pungkasnya.