Pemda Kampar Mediasi dengan PT PEU, Dua Poin yang baru disepakati dari 16 Tuntutan yang di minta

oleh -

Kampar, Fokuskriminal.com – Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Tim Fasilitasi mendatangi kantor PT Padasa Enam Utama (PEU) Kokar di Siberuang Kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten Kampar provinsi Riau guna menindaklanjuti 16 item tuntutan pekerja tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSBSI).

Dalam pertemuan tersebut dihadiri Beberapa OPD terkait, Kadis Kominfo Kampar Arizon, Kadis Perhubungan Amin Filda, Kadis PUPR Afdhal, Kadis DLH Aliman Makmur, Kadis Kesehatan Dedi Sambudi, Kadis Sosial Zamzami, Kadisnaker Alisabri, Kadisbun Syafrizal, Bapenda serta beberapa perwakilan OPD yang melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Dalam mediasi tersebut juga turut hadir Wakil ketua DPRD Kampar Repol Sag, Tim Disnaker Provinsi Riau, Camat Koto Kampar Hulu Ahmad, Danramil 13 Koto Kampar Kapten Diding, Kapolsek 13 Koto Kampar AKP Budi, LSM Penjara, LBH Citra Keadilan Riau serta Kormaida selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FSBSI) Kampar yang beranggotakan 727 orang pekerja ditambah ratusan keluarga pekerja yang juga turut hadir dilokasi Halaman Kantor PT. PEU.

”Kami selaku Tim Pemerintah Kabupaten Kampar hadir disini guna melakukan mediasi antara perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kampar dimana tuntutan dari pekerja sudah disampaikan ke Pemerintah dan DPRD, kami memfasilitasi agar perusahaan dapat memberikan jawaban atas tuntutan pekerja perusahaan.” Ungkap Nurbit

Dari hasil diskusi yang panjang yang dimulai dari pagi hingga selesai malam hari ini, baru dua point yang disepakati dan ditandatangini oleh saksi – saksi diantaranya pertama agar karyawan dapat bekerja dengan baik dan benar, kedua bahwa upah pada tanggal 8 – 9 Juli 2020 dibayarkan sesuai peraturan dan undang – undang yang berlaku, ketiga hasil temuan hari ini akan ditindak lanjuti oleh pengawas dan Disnaker Kabupaten Kampar sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Dan dalam pertemuan antara pihak PT padasa enam utama dengan Pemda Kampar pembahasan tentang 16 item tuntutan buruh yang tergabung dalam FSBSI, dan dalam pertemuan tersebut, pihak PT padasa enam utama sangat berbelit belit, akhirnya di temukan dua item di luar tututan FSBSI, pertama agar karyawan dapat bekerja dengan baik dan benar, kedua bahwa upah pada tanggal 8 sampai 9 Juli 2020 dibayarkan sesuai peraturan dan Undang Undang berlaku, ketiga hasil temuan hari ini akan ditindak lanjuti oleh pengawas dan Disnaker Kabupaten Kampar sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Selanjutnya dinas terkait melakukan peninjauan dalam perusahaan tersebut Dalam temuan yang berhasil dicek langsung saat tim berada dilapangan diantaranya, Pertama Kadis Kesehatan Dedi Sambudi bersama timnya tidak menemui Ambulance di lokasi dengan alasan mobil Ambulance sedang dipergunakan, selain itu Dinas kesehatan meminta agar fasilitas kesehatan di perusahaan untuk berkoordinasi dengan Puskesmas yang ada di Kecamatan agar dapat memberikan pelayanan Kesehatan yang layak bagi Pekerja dan Pelayanan Pos yandu bagi balita.

Kedua Dinas Sosial Kabupaten Kampar menyatakan bahwa standar hidup layak disana belumlah terpenuhi dengan fasilitas yang ada saat ini yang sangat minim dan jauh dari standar hidup layak, dan Berdasarkan data dari BPJS kesehatan jumlah tenaga kerja yang di daftarkan oleh pihak PT Padasa ke BPJS Kesehatan yaitu sebanyak 1.215 jiwa.

Ketiga Dinas Perhubungan dimana Kadis Perhubungan Amin Filda melakukan pengecekan secara langsung unit Angkutan Anak Sekolah yang sangat tidak layak berupa mobil truk yang dimodifikasi menjadi angkutan anak sekolah sebanyak 6 unit truk Colt Diesel Type FE 74 yang tidak layak dan tidak baik dipergunakan untuk mengangkut anak-anak ke sekolah dalam kondisi KIUR atau ujinya rata-rata mati 1 tahun per Juli 2019 dimana angkutan ini di dalam aturannya diperuntukan untuk angkutan barang dan bukan untuk mengangkut orang, hanya ada satu unit bus yang layak untuk mengangkut anak sekolah dan masa berlakunya sampai desember 2020, untuk anak SD yang bersekolah di dalam kawasan sebanyak 600 orang, SMP 125 orang, sementara untuk diluar kawasan SMP sebanyak 30-40 orang di Gunung Malelo, SMA sebanyak 40 orang di Siberuang.

Keempat, Bapenda Kabupaten Kampar menyampaikan dalam diskusi tersebut bahwa untuk data sementara yang masih memiliki tenggang sampai November mendatang PT Padasa Enam Utama memiliki 3 Jenis Kewajiban Pajak yang harus diselesaikan yakni PBB – P3 Tahun 2020 Rp. 1.870.421.000. PPJ masa Juni 2020 sebesar Rp.6.829.675. Reklame 2020 sebesar Rp.272.000.

Kelima PUPR saat meninjau perumahan menemui sejumlah fasilitas sanitasi yang buruk dipemukiman pekerja, atap plapon yang rusak dan jebol, atap rumah yang bocor saat hujan bahkan ditampal menggunakan gabus, dinding bangunan yang sudah terbelah dan retak bahkan lebih dari 2 cm retakannya, instalasi listrik yang awut awutan tidak beraturan yang bias berdampak mudah terjadi korsleting apabila tidak diperhatikan dengan baik, fasilitas air bersih yang tidak layak, dimana menurut pengakuan pihak perusahaan air diangkur dan dimobilisasi menggunakan truk tangki namun tidak demikian yang ditemui dilapangan.

Beberapa tim masih melakukan pengecekan dilapangan dan masih menunggu prosesnya yakni Dinas Perkebunan dalam HGU, Dinas DLH dalam pengolahan limbah maupun Daerah Aliran Sungai (DAS), serta beberapa tim lainnya(Red)

No More Posts Available.

No more pages to load.