Dituding “Nunggak” Bayar Dana Publikasi Media Tahun 2020: Ini Hak Jawab Dinas Kominfo Kampar 

oleh -

 

Kampar Fokrim

No: 800/diskominfo-set/1053

Perihal: Hak Jawab Dinas Kominfo Kampar

Kabupaten Kampar-Provinsi Riau- Selasa 22 Desember 2020

“Kebijakan tentang kerjasama dengan wartawan media online, media cetak, tv atau apapun namanya didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media yang pada BAB IV Pasal 10 point

“(1) Pelaksanaan pengembangan Kemitraan Media pada Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

(2) Pelaksanaan pengembangan Kemitraan Media pada Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(3) Selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaksanaan pengembangan Kemitraan, Media dapat dibebankan pada anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat”

“kemudian peraturan bupati Kampar Nomor 2 tahun 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DENGAN MEDIA MASSA

maka pada pasal 15 a point 2 menjelaskan bahwa Harga yang dibayarkan untuk satu kali tagihan terbitan media besarannya mengacu kepada standarisasi harga yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dengan jumlah point masing-masing media yang telah di verifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.