Ada Ancaman Pemerasan, dan Penghinaan melalui media sosial. Dendi Cs Dilaporkan ke Polres.

oleh -

 

Payakumbuh.fokuskriminal.com- Sepertinya kesabaran seseorang ada batasnya. Agaknya demikian yang dijalani Rusdi, 52 tahun, dengan bukti telah ada upaya pemerasan, dan penghinaan melalui media sosial yang dituduhkan kepada Dendi Cs ( Dendi, Sukrianto, Riki dan Alfian- red)

Agaknya, reaksi Rusdi,Lelaki tengah baya, warga Kenagarian Koto Tangah Batu Ampa Kec. Akabiluru, juga tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Lima Puluh Kota, kini ditanggapi Polres Payakumbuh, melalui Surat Perihal :Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan laporan Nomor : SP2HP/57 /1/2021/Reskrim, tanggal 04 Februar 2021 terkait Laporan Pengaduan Rusdi, tanggal 29 Januari 2021 tentang Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diketahui terjadi sekira bulan Januari 2021 bertempat di Kota Payakumbuh;

Dalam surat yang ditandatangani Kapolres Payakumbuh cq Kasat Reskrim, AKP. Achmad Rosidi, SH. SIK

beberkan Laporan Pengaduan Rusdi lanjutan ke proses Penyelidikan dan perkembangan perkara dugaan tindak pidana.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan laporan Nomor : SP2HP/57 /1/2021/Reskrim, tanggal 04 Februar 2021 juga ditembuskan

Kapolda Sumbar, Dirreskrimsus Polda Sumbar, Kapolres Payakumbuh, Kabag Oops Polres Payakumbuh, serta Pengawas Penyidikan.

Berdasar Laporan Pengaduan Rusdi secara tertulis kepada Kapolres Payakumbuh, dipaparkannya kejadian berawal pada tanggal 19 Januari 2021, sekira jam 13.20 Wib, saya di chatting mengaku, Sukri wartawan portal online cmczone.com, melalui WA (Whatssap) untuk konfirmasi tentang dugaan Chat Mesra dengan Istri salah satu ASN (Aparatur Sipil Negara) Dishub 50 Kota, yakni Alfian.

Akan tetapi saya tidak membalasnya, an Sukri pun menelpon saya melalui WA (Whatssap), dan saya tidak menjawab panggilan tersebut, karena pada saat itu saya sedang kemalangan, karena saudari saya meninggal dunia, dan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari 2021 terbitlah berita Online dan di Facebook yang di bagikan oleh Dendi di Group LIMA PULUH KOTA MADANI”, pada hari Senin tanggal 25 Januari 20201 sekira jam 16.00 Wib.

Menurut Rusdi, “saya di telpon oleh awak media online cmczone.com, Riki Hidayat dan mengajak saya bertemu di Terminal Pasa Kabau Kel. Labuah Baru Payakumbuh.

Sesampainya dilokasi yang ditentukan saya bertemu dengan Riki, Sukri, Dendi serta Alfian. Dan selanjutnya Riki mengajak saya untuk ke Kelok Sembilan. Pada saat itu Sukri tidak ikut karena katanya ada pekerjaan, ujar Rusdi.

Sesampainya di Kelok Sembilan saya bertemu dengan seseorang yang mengaku Pimpinan redaksi Media Online CMC Group, yang mengaku Bromi. Waktu itu Dendi mengingatkan saya bahwa Alfian mengatakan meminta uang sebanyak Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) untuk menghilangkan Berita Online tersebut di medla sosial dan untuk ganti rugi kepada Alfian.

Lantas, setelah negoisiasi terjadi kesepakatan Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), pada hari Kamis tanggal 28 januari 2021 sekira jam 16.00 Wib saya di telpon Dendi mengajak bertemu di Kel. Padang Datar untuk menyerahkan uang

sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan pada saat itu saya

menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Dendi menerima uang tersebut.

Namun, mengembalikan kepada saya karena tidak sesual dengan kesepakatan. Tapi sekira Jam 17.51 Wib Dendi chatting saya melaluil WA (WhatsApp) dan mengirimkan Link Berita terkait Chat mesra dengan salah satu istri ASN (Aparatur Sipil Negara) dan meminta tanggapan tentang pemberitaan tersebut.

Dilain tempat, mengutip paparan Teguh Arifiyadi, SH, MH, Praktisi Hukum pada Indonesia Cyber Law Communitt ( ICLC), sebutkan

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (4) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016 yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (4) UU 19/2016, ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE dan perubahannya mengacu pada pemerasan dan/atau pengancaman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Pemerasan/pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu.

Namun karena kasus ini spesifik berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik, maka yang digunakan hanyalah UU ITE dan perubahannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yaitu: Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan, ujar

Teguh. ( tim )

 

No More Posts Available.

No more pages to load.