RIAU (FokusKriminal.com) – Langkah Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Hotel Bintang Lima di Pekanbaru menjadi topik hangat dibicarakan di Negeri Amanah itu, sebagian menilai langkah tersebut tidak tepat karena anggaran Pelalawan tengah dilanda defisit.
Berdasarkan informasi yang dihimpun FokusKriminal.com dari Kepala Bagian (Kabag) Keuangan DPRD Pelalawan, T Junaidi menjelaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS di Hotel Labersa tersebut tidak memakan anggaran dari DPRD. “Tidak ada anggaran yang dikeluarkan, sebab tidak ada dalam DPA,” ujar T Junaidi melalui telepon genggamnya.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang tokoh masyarakat Pelalawan, T Kashar Haroen mengatakan sangat mengapresiasi langkah DPRD Pelalawan yang tidak menggunakan anggaran dalam pembahasan di Hotel Bintang Lima itu, dengan artian komunikasi DPRD dengan pihak Labersa sangat baik sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran.
Kendati demikian, apabila kegiatan pembahasan itu nantinya ada mengeluarkan anggaran, menurut mantan Kadis BPMPD itu sangat ironis karena anggaran untuk pembahasan di Hotel Bintang Lima itu bisa dialihkan menjadi pembangunan yang saat ini jelas jelas Pelalawan sedang mengalami defisit.
“Pembahasan Anggaran di luar daerah itu tidak ada masalah, selagi tidak menggunakan anggaran, tapi jika ada anggaran yang dikeluarkan untuk pembahasan itu, saya rasa masih banyak gedung-gedung yang bisa digunakan di Kabupaten Pelalawan,” tegas T Kashar.
Sementara itu Analisator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Triono mengecam tindakan DPRD Pelalawan dalam pembahasan KUA-PPAS di Hotel Labersa itu, menurutnya DPRD tidak punya hati karena menghamburkan uang ditengah daerah yang sedang kesulitan. Ditambahkannya, membuat kegiatan diluar daerah, adalah bentuk merampok anggaran secara tidak langsung.
“Itu namanya DPRD ngak punya hati melihat fenomena yang terjadi. Menghamburkan anggaran ditengah daerah yang lagi sulit keuangan. Apa coba motifnya, padahal gedung fasilitas DPRD cukup memadai untuk melakukan pembahasan-pembahasan,” tegasnya.
Kemudian, Triono mengatakan pembahasan yang dilakukan diluar daerah merupakan bentuk sikap DPRD yang tidak terbuka, memilih tempat yang jauh dari masyarakat dikhawatirkan ada motif lainnya. Selain itu menurutnya wakil rakyat yang membahas kegiatan di luar daerah tersebut layak untuk tidak di pilih kembali sebagai wakil rakyat kedepan.
“Mereka layak untuk tidak dipilih karena tidak memiliki empati terhadap persoalan daerah. Kenapa membahas anggaran tidak digedung DPRD, dikhawatirkan ada motif lainnya,” pungkasnya.(Jus)
