Tingkatkan Kepatuhan LHKPN,KPK Dorong Instansi Terbitkan Aturan Internal

oleh -

JAKARTA, fokuskriminal.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong instansi untuk menerbitkan aturan internal terkait Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Senin 2 Maret 2020.

“Dari total 1.375 instansi yang terdiri
atas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/D, dan DPR/D, tercatat sekitar 90% atau sebanyak
1.237 instansi telah memiliki aturan internal terkait LHKPN.
Namun, dari 1.237 instansi tersebut, sebanyak 260 instansi atau sekitar 21% belum menyebutkan sanksi
bagi penyelenggara negara (PN) yang tidak melaporkan hartanya.
Bagi instansi yang telah menerbitkan aturan internal dan mengatur sanksi bagi PN yang tidak patuh
melaporkan hartanya, KPK juga mendorong instansi agar memantau penerapan sanksi administratif
tersebut”.

Hal ini dikatakan oleh Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding melalui rilis pesan washap yang di kirim kan oleh humas KPK RI kepada fokuskriminal.com (2/3/20) dini hari.

Selain itu juga di jelaskan oleh nya, “Per 28 Februari 2020 KPK mencatat sebanyak 51 instansi telah 100% kepatuhan LHKPN meski batas waktu
penyampaian laporan periodik masih ada waktu hingga 31 Maret 2020. Sebagian besar instansi ini
mengambil inisiatif memajukan tenggat waktu pelaporan sebelum batas akhir pelaporan untuk
mendorong kepatuhan wajib lapor (WL) di lingkungan masing-masing, yaitu: