Bawaslu Ajak Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Pilkada 2020

oleh -

PAYAKUMBUH, fokuskriminal.com – Bawaslu Kota Payakumbuh ajak peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan pada Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Dengan tema “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”. Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif pada tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumbar tahun 2020. bertempat di Aula Hotel Mangkuto, Kamis (26/11).

Rapat Koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Akademisi Yuzalmon, S.ag, SH, M,si Dosen IAIN Bukittinggi yang juga Dosen FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), serta di hadiri oleh Tokoh Masyarakat, Ketua Kan Koto Nan Gadang, Camat Payakumbuh Utara, para Lurah, Kapolsek Kota Payakumbuh yang mewakili, para Bhabinkamtibmas Payakumbuh Utara, dan juga terlihat mantan penyelengara pemilu tingkat kecamatan, dan awak media.

Dalam laporannya Ketua Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Utara, Julfan Zasria A.Md mengatakan dengan pengawasan partisipatif ini. Panwaslu Kecamatan mengharapkan masyarakat mengerti dengan aturan-aturan yang berlaku pada Pilkada 2020 ini, termasuk dalam kondisi Pandemi Covid-19 untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, dan ikut serta berperan aktif dalam pengawasan di setiap tahapan sehingga Pilkada berjalan sukses dan berkuwalitas.

“Kami berharap peran serta masyarakat khususnya Kecamatan Payakumbuh Utara, untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi tahapan – tahapan Pilkada tahun 2020 ini, serta selalu menjalankan protap kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak, dan mari kita sukseskan perhelatan sekali lima tahunan ini,” pungkasnya

Sementara itu Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh, Maidona, S.Pd bidang Koordiv HPP mengatakan Bawaslu akan
terus melakukan pengawasan di setiap Tahapan Pilkada termasuk setiap pegawai ASN untuk tidak berpihak.

“Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Jika dilanggar oleh ASN maka sanksi disiplin PNS/ASN akan diberlakukan dan juga ancaman pidana sesuai aturan Pemilihan.” ujar Maidona (006)

No More Posts Available.

No more pages to load.