Fraksi Golkar DPRD Payakumbuh Tolak Pemangkasan Gaji THL

oleh -

PAYAKUMBUH, fokuskriminal.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyatakan menolak pemotongan gaji terhadap 1435 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Payakumbuh tahun 2021 yang telah digagas oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Penolakan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar H.YB.DT. Parmato Alam yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua BK DPRD Kota Payakumbuh, pada rapat paripurna dalam sesi pernyataan pendapat akhir seluruh fraksi yang mengikuti sidang.

YB Dt. Parmato Alam dalam pernyataannya mengatakan bahwa Fraksi Partai Golkar merasa keberatan dengan rencana pemotongan gaji kepada 1435 orang tenaga harian lepas (THL) yang termaktub dalam Ranperda Tahun 2021 tersebut, hal ini dinilai kurang tepat dilakukan saat ini, karena masyarakat masih merasakan dampak dari masa pandemi Covid-19.

“Fraksi Partai Golkar belum puas dan belum dapat menerima terhadap pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 1.435 orang tersebut, karena kondisi dan situasi pandemi Covid-19 yang masih dirasakan sangat berpengaruh kepada tatanan kehidupan dalam masyarakat” paparnya

Dirinya juga menyampaikan bahwa pemberlakuan pemotongan gaji terhadap THL ini, juga dapat berpengaruh terhadap kinerja para pekerja tersebut.

“Dihadapkan kepada kurangnya penghasilan para THL ini, akan sangat menimbulkan kegalauan dan dapat berpengaruh terhadap kinerja yang bersangkutan. Dan sangat dirasakan dampak sosial ekonomi terhadap kehidupan rumah tangganya” ujar YB Dt. Parmato Alam

Mantan Ketua DPRD Kota Payakumbuh itu juga menyampaikan bahwa seharusnya Pemko berusaha meningkatkan kesejahteraan anggota bukan sebaliknya, hal ini mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 dalam meningkatkan belanja konsumsi masyarakat melalui Bantuan Dana Stimulus yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi tenaga kerja, usaha mikro kecil dan lainnya.

Diketahui sebelumnya, pernyataan penolakan ini merupakan hasil dari rapat yang di gelar oleh fraksi Partai Golkar pada Minggu (22/11/2020) yang lalu. (006)

No More Posts Available.

No more pages to load.