Lintaskriminal.co.id –, Jakarta– Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia bekerja sama dengan Clean Mobility Collective Southeast Asia (CMC SEA mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa tahap pengantaran terakhir (LMD) adalah fase yang paling besar kontribusinyaemisi karbondi tingkat Asia Tenggara. “Segmen LMD ini juga merupakan yang paling mahal dan menghasilkan emisi terbesar, yaitu sebesar 53 persen dari total biaya pengiriman,” ujar Deputy Director ITDP Indonesia Deliani Poetriayu Siregar pada 10 Agustus 2025.
Deliani menyatakan, di kawasan Asia Tenggara, layanan LMD umumnya memanfaatkan sepeda motor karena biayanya yang murah serta kemampuannya untuk melewati kemacetan perkotaan. “Mayoritas kurir ini menggunakan sepeda motor karena harus mengantarkan paket ke rumah yang berada di jalan sempit,” ujarnya.
Last-mile delivery (LMD) merupakan proses pengiriman barang ataukuriryang berada di tahap akhir. Biasanya, dalam rantai ini, barang pesanan sudah berada tidak jauh dari alamat tujuan sehingga pengiriman dilakukan satu per satu ke rumah-rumah. “Bandingkan dengan pengiriman awal dari produsen yang biasanya barang dikumpulkan dalam jumlah besar menggunakan truk, biaya pengiriman LMD ternyata paling mahal,” ujar Deliani.
Deliani menyebutkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap sepeda motor turut memicu berbagai tantangan perkotaan, seperti pencemaran udara, kemacetan lalu lintas, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan. ITDP dan CMC SEA mengumpulkan data dalam sebuah studi dengan judul “Background Study on Two-Wheeler Last-Mile Delivery (LMD) Services toward Inclusive, Low-Carbon Transport Transformation in Indonesia, Thailand, Vietnam, and the Philippines”. Studi ini menitikberatkan pada layanan LMD. Para peneliti dari empat negara tersebut menemukan bahwa 60 persen kegiatan logistik di Indonesia ditangani oleh sepeda motor. Jarak tempuh para kurir dalam tahap LMD ini rata-rata mencapai 60-80 km per hari. Di sisi lain, di Vietnam, 70 persen armada LMD menggunakan sepeda motor, dengan diperkirakannya emisi mencapai lebih dari 1,2 juta ton karbondioksida per hari pada tahun 2025.
Sebagai pembuka, Direktur ITDP Asia Tenggara Gonggomtua Sitanggang menyampaikan bahwa studi ini merupakan langkah awal yang penting bagi ITDP dan mitra regional dalam memahami kerumitan layanan LMD di kawasan Asia Tenggara. “Temuan serta pandangan lintas negara yang disajikan akan menjadi dasar(baseline)“untuk pengembangan studi lanjutan ITDP dalam merancang solusi logistik perkotaan yang lebih inklusif dan rendah emisi,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengembangan Perkotaan di ICSC Filipina Maria Golda P. Hilario menekankan bahwa penerapan panduan regional ke dalam tindakan nyata sangat penting agar dapat menciptakan dampak yang jelas. Ia mengapresiasi panduan umum tentang logistik di ASEAN yang diluncurkan pada bulan Juli lalu sebagai langkah yang positif, meskipun masih bersifat umum, sehingga studi semacam ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan pendekatan yang lebih rinci dan menyeluruh. “Dengan pemahaman dari empat negara, kita tidak perlu memulai dari awal saat menyusun rekomendasi di tingkat regional,” katanya.
LMD memiliki peran penting karena menjadi tahap akhir pengiriman barang dari pusat distribusi hingga tiba di tangan konsumen. Beberapa perusahaan logistik sebenarnya mulai beralih ke kendaraan listrik serta strategi yang mengurangi emisi. Namun, penerapannya belum merata karena kurangnya dukungan kebijakan, regulasi yang lemah, dan keterbatasan dana terutama bagi pelaku usaha kecil dan lokal. “Jumlah penggunaan sepeda masih sangat sedikit, sehingga dampaknya dalam mengurangi emisi karbon pun belum terlihat,” ujar Deliani.
Sektor ini sering kali tidak mendapatkan perhatian sebesar yang seharusnya dibandingkan dengan sektor lain.transportasipenumpang. Padahal tingkat kompleksitas dan dampaknya terhadap kota sangat besar. Sebagai contoh, Lai Nguyen Huy, spesialis riset dari Asian Institute of Technology-Thailand, menyampaikan bahwa sektor LMD masih menghadapi beberapa tantangan struktural, mulai dari kurangnya perencanaan di tingkat pemerintah hingga minimnya kerja sama antar pemangku kepentingan. “Penelitian kami menunjukkan bahwa LMD roda dua dan roda tiga masih tidak tercantum dalam rencana transportasi pemerintah di berbagai negara berkembang, dengan data emisi yang terbatas. Kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan perusahaan sangat penting untuk mencapai kemajuan yang nyata,” ujar Huy.
Melengkapi perspektif tersebut, Koordinator Program Citizen Science di Live & Learn Vietnam, Nguyen Thi Phuong Nhung, menyoroti bagaimana kepemilikan kendaraan memengaruhi LMD di wilayah setempat. “Penelitian kami menunjukkan pola bisnis yang serupa di empat negara, di mana sepeda motor untuk pengiriman umumnya dimiliki langsung oleh kurir. Jika pemerintah menetapkan target 100 persen kendaraan listrik, apakah para kurir mampu membeli EV untuk mencapai target tersebut? Ataukah tanggung jawab ini seharusnya menjadi tugas perusahaan dengan memberikan insentif, atau pemerintah yang harus turun tangan?” ujar Nhung. Melengkapi perspektif tersebut, Koordinator Program Citizen Science di Live & Learn Vietnam, Nguyen Thi Phuong Nhung, menggarisbawahi dampak kepemilikan armada terhadap LMD di daerah setempat. “Studi kami menemukan pola bisnis yang mirip di empat negara, di mana sepeda motor untuk pengiriman biasanya dimiliki secara langsung oleh kurir. Jika pemerintah menetapkan target 100 persen kendaraan listrik, apakah para kurir mampu membeli EV untuk memenuhi target tersebut? Ataukah tanggung jawab ini seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan dalam memberikan insentif, atau pemerintah yang harus bertindak?” kata Nhung. Melengkapi perspektif tersebut, Koordinator Program Citizen Science di Live & Learn Vietnam, Nguyen Thi Phuong Nhung, menyampaikan bahwa kepemilikan kendaraan berdampak pada LMD di wilayah setempat. “Penelitian kami menunjukkan pola bisnis yang sama di empat negara, di mana sepeda motor pengiriman umumnya dimiliki oleh kurir sendiri. Jika pemerintah menetapkan target 100 persen kendaraan listrik, apakah para kurir bisa membeli EV untuk mencapai target tersebut? Ataukah tanggung jawab ini seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan dengan memberikan insentif, atau pemerintah yang harus melakukan intervensi?” ujarnya.
Anggie Hapsari, Associate Program Development ITDP Indonesia, menyoroti berbagai inisiatif yang telah berjalan di kawasan tersebut. “Beberapa perusahaan pengiriman di Indonesia mulai beralih ke model yang lebih ramah lingkungan, dengan pemerintah memaksa peralihan ke model berkelanjutan dalam waktu 1,5 tahun. Di Filipina, pemerintah menggunakan pendekatan berbeda dengan memaksa perusahaan melaporkan kinerja ESG mereka—sesuatu yang juga bisa dipertimbangkan oleh Indonesia,” ujarnya.
Kepala Pengembangan Kota ICSC Maria Golda P. Hilario menekankan pentingnya tindakan bersama dalam menghadapi isu lingkungan, dengan menekankan peran penting kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. “Kita membutuhkan partisipasi dari semua pihak karena setiap tindakan memiliki makna dan setiap orang memiliki perannya masing-masing. Semakin cepat kita bekerja secara efektif, mencari solusi yang lebih ramah lingkungan serta menerapkannya, semakin besar peluang kita untuk sukses,” kata Golda.
Menggunakan pendekatan berbasis data dan kerja sama lintas negara, ITDP Indonesia bersama jaringan CMC SEA berharap berbagai contoh sukses yang telah dilakukan di empat negara dapat diadopsi lebih lanjut guna mendorong kebijakan yang lebih ramah lingkungan, sehat, dan adil bagi seluruh masyarakat.
