MBG vs mBanking: Cinta Satu Kali Pakai Versi Biurokrasi
Di sebuah kantor kementerian yang sangat strategis (namun tidak pernah disebutkan namanya karena takut di-SK-kan) sedang berlangsung pertemuan mendadak. Topiknya? Anggaran pendidikan. Lagi-lagi. Sudah kali ke-757 rapat semacam ini, tapi hasilnya tetap seperti nasi uduk: panas-panas tapi tidak membuat kenyang.
Kepala Direktorat Jenderal Ekonomi Digital (yang sebenarnya lulusan jurusan Peternakan), duduk di ujung meja, mengenakan kacamata tebal, membuka laptop yang belum pernah melakukan pembaruan Windows selama 3 tahun.
Kawan-kawan,” ujarnya dengan suara yang percaya diri, “saya memiliki solusi canggih: mBanking! Kita dapat mentransfer dana langsung kepada siswa. Mereka bisa membayar SPP, membeli buku, membeli kuota, bahkan membeli camilan di warung seberang. Semua transaksi tercatat secara digital, jelas, dan efisien!
Ruangannya sepi. Hanya terdengar suara mesin cetak yang sedang mencetak 10.000 lembar formulir manual.
Kemudian, Ibu Kepala Bidang Program Makan Bergizi (yang wajahnya selalu bersinar setiap kali mendengar kata “makanan”), mengangkat tangan. “Tapi, Pak… kalau mBanking itu kan tahan lama, bisa digunakan berulang kali. Nanti siswa bisa menghemat, menabung, bahkan membeli laptop… lama-lama mereka jadi pintar, mandiri, mungkin sampai membuat aplikasi sendiri! Itu berbahaya!”
Semua pejabat saling menatap. Mata mereka terbelalak. Bahaya? Pintar? Mandiri? Itu justru mengancam sistem!
Ketua Sekretaris, yang biasanya tidur selama rapat, tiba-tiba terjaga. “Benar! Jika siswa cerdas dan mandiri, nanti mereka tidak lagi membutuhkan kita! Mereka bisa memeriksa anggaran sendiri, melakukan audit, serta menuntut pertanggungjawaban! Ini bisa menghancurkan birokrasi!”
Belum lagi,” tambah Bu Kabid Logistik, “jika menggunakan mBanking, kita tidak bisa meminta biaya dari pemasok makanan. Jika MBG, kita bekerja sama dengan catering. Ada komisi, ada biaya, ada voucher makan seumur hidup di warung favorit!
Semua petugas mengangguk-angguk. “Ah, benar juga…”
Sekretaris Jenderal Ekonomi Digital berusaha bertahan. “Tapi, Bu, mBanking itu sudah siap untuk masa depan! Bisa ditingkatkan, bisa dilacak, bisa ditelusuri…”
Tapi tidak bisa dimakan!” potong Ibu Kabid MBG dengan tegas. “MBG hanya sekali pakai, selesai. Esok hari kita rapat lagi, anggaran baru, dana baru, vendor baru. Ini yang kita butuhkan: kelanjutan dalam penggunaan, bukan dalam inovasi!
Benar sekali!” teriak Pak Kepala Divisi Evaluasi, yang sebenarnya belum pernah melakukan evaluasi apa pun karena laporan selalu ‘disesuaikan’. “MBG itu seperti kue ulang tahun: lezat, habis sekali, lalu kita buat lagi tahun depan. Kalau mBanking? Seperti smartphone, harus diupdate, dijaga, dilindungi… merepotkan!
Akhirnya, keputusan diambil secara bulat (karena mereka yang tidak setuju dikirim ke pelatihan di Pulau Terluar selama 6 bulan):
Utamakan MBG! Karena rakyat membutuhkan makan, bukan literasi keuangan. Dan birokrasi memerlukan program instan, bukan solusi yang bertahan lama.
Pada hari itu, kebijakan nasional secara resmi menyampaikan: “Kami lebih memilih yang sekali pakai, dibandingkan yang bisa digunakan berulang kali. Karena jika bisa digunakan berulang kali… nanti kami tidak bisa membuat program baru setiap tahun!”
Keesokan harinya, di seluruh Indonesia, poster besar muncul di setiap sekolah:
MBG: Makan Bergizi Gratis!
mBanking: Solusi Pintar? Terlalu Pintar Bagi Kami.
Di sudut kantor, laptop Pak Dirjen Ekonomi Digital akhirnya berhasil diperbarui. Namun, ia telah mengundurkan diri dan kini menjadi guru TIK di desa, mengajarkan anak-anak cara mentransfer uang digital……menggunakan HP bekas dan sinyal yang hanya satu bar.
Catatan: Cerita ini sepenuhnya fiksi, namun jika ada kesamaan dengan kenyataan, mohon maaf kepada pejabat yang masih memiliki rasa empati terhadap rakyat.
Kebijakan yang bertahan lama sering kali terabaikan karena mengancam kepentingan sementara. Namun jangan khawatir, selama masih ada generasi muda yang memahami teknologi, harapan tetap ada… meski hanya terlihat di layar ponsel yang baterainya hampir habis.
