” Diduga Tabrak AD/ART,Ismail Sarlata Minta DPP segera cabut surat mandat ilegal”

oleh -

 

 

 

Pekanbaru (fokuskriminal.com) –  Menindak lanjuti Surat Mandat Nomor : 01/DPP-PJID/SM/02-2021 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJI-Demokrasi, tertanggal 20 Februari 2021. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) beserta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang sudah terlantik dan di SK kan DPD PJI-Demokrasi Provinsi Riau, lakukan Rapat bersama Pengurus pada hari Senin (01/03/2021).

 

Rapat yang dilaksanakan di Pimpin langsung oleh Ismail Sarlata selaku Ketua DPD yang di SK kan dan terlantik tertanggal 14 Desember 2020 lalu langsung oleh M.Mayusni Talau selaku Ketua Umum DPP.  Dalam rapat yang dilaksanakan, menghasilkan dua keputusan yang dituangkan dalam Notulen Rapat yakni : Menunjuk Zulfitra selaku Plt Sekretaris DPD Riau, serta menolak dan meminta DPP segera mencabut Surat Mandat tersebut diatas, yang telah di keluarkan oleh DPP tanpa alasan dan diduga ilegal tanpa proses dan/atau mekanisme sesuai AD/ART Organisasi.

 

Penolakan Surat Mandat yang dilakukan jelas diduga kuat M.Mayusni Talau selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PJI-Demokrasi, tabrak dan/atau diduga tunggangi aturan Organisasi yang tersirat dan/atau dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Aturan Rumah Tangga (ART) dalam melakukan pembubaran dan atau pembekuan Organisasi khususnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang sudah di SK kan dan dilantik serta disumpah dihadapan tamu undangan, masyarakat dan pemerintah Provinsi Riau pada 14 Desember 2020 lalu.