Diduga Dinas Pendidikan Kalimantan Timur Abaikan Regulasi

oleh -

Kalimantan Timur, FokusKriminal Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur tak segera melakukan pengisian jabatan yang kosong. Alhasil, beberapa kepala sekolah merangkap jabatan menjadi pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah. Bahkan ada kepala sekolah Plt melebihi batas yang ditetapkan oleh aturan Menteri artinya ada beberapa sekolah tidak mempunyai kepala sekolah definitif.

Sistematis sesuai dengan prosedur oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera meluruskan proseduralnya sesuai dengan regulasi yang ada yaitu pasal 20 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru sebagai kepala sekolah ada penegasan bahwa kepala sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut, tutur Tri Raharjo, S.Pd Gubernur LSM- LIRA Kalimantan Timur.

Dari sudut pandang Tri, bahwa Siti Aisyah, S.Pd kepala SMK negeri 3 dan Plt Kepala SMK negeri 2 Samarinda ini telah melanggar aturan Permendikbud karena sudah melampaui batas waktu menjabat sebagai Plt tersebut.

Nah, kebetulan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur sudah definitif atas nama “Anwar Sanusi”, diharapkan segera menyelenggarakan fungsi aturan tersebut dan jangan sampai masyarakat bertanya-tanya sekarang ini masyarakat cerdas.

Jangan merasa sebagai sosok pejabat dengan kewenangannya melanggar regulasi, “itu kan gaya fidualis”.

Terindikasi ada permainan, kekuatan-kekuatan transaksional yang dilakukan pejabat dan yang bersangkutan (Siti Aisyah, red) dengan niatan tidak baik bisa jadi nanti ada temuan dalam kesalahan penggunaan dan pola anggaran, pasti akhirnya korupsi.

Plt tidak mesti kepala sekolah yang sudah definitif masih banyak dari unsur pengawas,  guru yang mengantongi sertifikat lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah (LPPKS) yang sudah bersertifikasi bisa Plt.

Tri menambahkan, pengisian jabatan kepala SMK Negeri 2 Samarinda yang kosong mendesak dan seharusnya jadi prioritas Pemerintah Kalimantan Timur. “Institusi pendidikan itu vital. Jangan dibikin lambat sehingga beban administrasi makin menumpuk. Sementara di sisi lain pemerintah Kalimantan Timur mendorong SMA/SMK negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.

Disamping itu SMK negeri 2 dan SMK Negeri 3 Samarinda pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2019-2020, bahwa pada saat siswa dan siswi yang dinyatakan diterima maka yang bersangkutan harus daftar ulang.

Pada saat daftar ulang itu anak saya di SMK negeri 3 diharuskan membayar perlengkapan sekolah yang telah ditentukan nilainya dan apabila tidak membayar maka dinyatakan gugur anak saya tanpa ada toleransi dari pihak sekolah, ungkap orangtua murid yang namanya tidak mau dipublikasikan.

Menurut Joni Topan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, hal itu tidak benar, yang saya ketahui sekolah menawarkan perlengkapan seragam sekolah sesuai kemampuan orang tua murid.

Kita ketahui bahwa ekonomi orang tua murid itu berbeda-beda, apakah siswa tidak mampu diharuskan membayar perlengkapan sekolah yang telah ditentukan sekolah, tentu tidak tinggal sekolah yang menyingkapinya hal tersebut dengan cara meminta surat keterangan tidak mampu.

Saat dikonfirmasi Siti Aisyah kepala SMK negeri 3 maupun di SMK negeri 2 Samarinda, berulang kali didatangi selalu tidak ada ditempat. (Rei )