Pembangunan Jembatan Parit 8 Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Diduga Tidak Transparan

oleh -

TANJABTIMUR – Pembangunan jembatan Parit 8 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara melalui Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun anggaran 2020, yang dikerjakan oleh CV. Putra Tunggal diduga tidak transparan atau diduga kangkangi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau lebih kita kenal dengan UU KIP.

Pasalnya, dari hasil pantauan tim di lapangan, pada papan informasi proyek pembangunan jembatan tersebut tidak terpampang Volume dan Nilai Pagu pekerjaan.

Sedangkan sangat jelas, UU KIP menerangkan jika setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta
dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, pihak rekanan, Abdul Aziz, selaku pelaksana pembangunan jembatan itu ketika dikonfirmasi awak media melalui seluler pribadinya, mengatakan jika Ia tidak mengetahui berapa nilai pagu dana untuk proyek yang diawasinya.