Raja Galian C Ilegal Dan Sedot Milik Supriono di Desa Karangbendo Blitar, “Terkesan” Menantang Aparat Penegak Hukum Setempat

oleh -

Blitar, Fokuskriminal.com – Penambangan pasir di Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yang “diduga” kuat tidak mengantongi izin pertambangan, nyatanya tetap nekat beroperasi.

Seakan tidak jera dengan aksinya, penambang pasir yang diketahui milik Supriono yang akrab disapa Ion, tetap menjalankan aksinya untuk menambang pasir meskipun “diduga” tidak mengantongi izin dan tidak memperpedulikan efek negatif dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tidak bertanggung jawab tersebut.

Tim dari media berusaha turun langsung dan menyusuri area yang terjadi penambangan “ilegal” tersebut untuk mengawasi dan memastikan sejauh mana kegiatan tersebut berlangsung, terlihat alat berat berupa backhoe dan alat mesin sedot yang beroperasi disana. Pemilik tambang pasir Supriono juga “terkesan” alergi terhadap wartawan karena tidak mau menemui saat ingin dikonfirmasi.

Tim juga menggali informasi lebih jauh mengenai kapasitas produksi dan frekuensi pengiriman yang berasal dari titik tambang tersebut. Menurut keterangan narasumber yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan, dalam sehari kapasitas produksi yang berasal dari tambang tersebut dapat mencapai 30 sampai 50 rit pasir.

Narasumber juga menjelaskan mengenai harga untuk setiap rit pasir berkisar Rp. 500.000 hingga Rp. 650.000. Estimasi omset yang didapatkan dari adanya aktivitas ini dapat mencapai 1 miliar setiap bulannya.

Apabila aktivitas eksploitasi ini terus berlanjut, maka dapat dipastikan sangat besarnya kekayaan alam yang seharusnya dapat dikelola negara bersama masyarakat harus dicuri atau lolos begitu saja ke pihak-pihak yang mencari keuntungan mereka sendiri.

Aktivitas pertambangan diatur jelas dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 atas perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Diperjelas pada pasal 158 yang berbunyi : “ Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penambangan pasir ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara dalam sektor pajak, akan tetapi juga bagi warga sekitar dan juga untuk kelestarian alam.

Jalan-jalan sebagai akses sarana mobilisasi warga menjadi rusak akibat dilewati alat-alat berat, hal ini tentu sangat merugikan warga dari segi keselamatan dan kenyamanan berkendara.

Bahaya lainnya adalah alam yang hancur karena rusaknya kontur dan konstruksi susunan tanah tebing, disekitar area pengerukan pasir yang dapat menimbulkan bencana tanah longsor, Pengerukan material yang terus dilakukan dapat menyebabkan tergerusnya mineral dan tak mampu menahan aliran air saat hujan deras turun.

Hal ini tentunya juga mengancam keselamatan para pekerja yang berada di titik pengerukan yang sudah pasti tanpa dilengkapi alat keselamatan kerja yang mumpuni dan layak. Selain itu munculnya rongga-rongga galian yang sangat curam akibat bekas pengerukan pasir juga memperparah pemandangan di area tersebut.

Sampai dengan berita ini dinaikkan, belum ada tindakan tegas yang dilakukan Aparat Penegak Hukum bagi aktivitas illegal minning di wilayah hukum Kota Blitar. (Tim)

No More Posts Available.

No more pages to load.