Teknologi -, JAKARTA — Starlink, satelit orbit rendah (LEO) yang dimilikiElon Musk, memutuskan untuk berhenti menerima pelanggan baru di Indonesia karena kapasitas yang tersedia telah penuh.
Perusahaan dinilai terlalu sibuk melayani pelanggan perkotaan dan daerah yang memiliki daya beli tinggi dengan akses fiber optik, serta mengabaikan tugas teknologi satelit dalam mendistribusikaninternetke wilayah yang sulit dijangkau oleh kabel optik.
SpaceXmenyampaikan bahwa layanan Starlink saat ini tidak menerima pelanggan baru di Indonesia karena kehabisan kapasitas. Sebagai infrastruktur penyedia internet berbasis satelit, Starlink memiliki batasan kapasitas dalam menyediakan akses internet kepada pengguna.
Pada bulan Juni 2024, layanan internet berbasis satelit Starlink yang dimiliki Elon Musk, yang beroperasi di orbit bumi rendah, diperkirakan memiliki kapasitas total throughput mencapai 23,7 Terabits per detik (Tbps), melebihi kapasitas satelit LEO lainnya seperti OneWeb.
Berdasarkan penjelasan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) saat mengunjungi Bisnis Indonesia, setiap satelit Starlink mampu menyediakan kapasitas throughput total sebesar 23,7 Terabits per detik (Tbps). Di sisi lain, OneWeb memiliki perkiraan kapasitas sekitar 1,56 Tbps per satelit. Sementara itu, Telesat menawarkan kapasitas sebesar 15 Tbps per satelit.
Starlink memiliki kecepatan internet terbesar. Namun, hal ini tidak menjamin bahwa kapasitas yang tersedia cukup jika jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat.
Dilaporkan dari situs resmi Starlink, Minggu (13/7/2025), perusahaan menyatakan pengaktifan perangkat baru juga dihentikan sementara untuk pelanggan yang membeli melalui toko ritel atau penjual pihak ketiga.
“Starlink saat ini tidak menerima pelanggan baru di wilayah Anda karena semua kapasitas telah terjual habis di seluruh Indonesia,” tulis Starlink.
Pada bulan September 2024, Elon Musk menyatakan bahwa Starlink telah memberikan akses internet kepada 4 juta penduduk di 100 negara. Jumlah pengguna terus meningkat meskipun kapasitas masih terbatas.
Baru-baru ini, SpaceX sedang mengusahakan pendanaan hingga Rp6,5 triliun, salah satunya guna mengatasi keterbatasan kapasitas satelit yang semakin meningkat.
Selanjutnya, pelanggan di Indonesia dapat melakukan setoran untuk mendaftar dalam antrian atau melakukan pemesanan sebelumnya. Setelah itu, pelanggan yang mengikuti pemesanan sebelumnya akan segera mendapatkan notifikasi ketika layanan kembali tersedia.
“Harap diketahui bahwa kami tidak bisa memberikan perkiraan waktu ketersediaan, namun tim kami sedang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk segera menyediakan Starlink di Indonesia,” tulis Starlink.
Wilayah Gemuk
Di sisi lain, Ketua Pusat Studi Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengakui telah memprediksi lama akan ‘bencana’ ini.
Kapasitas jaringan Starlink terbatas dan akan mencapai batas maksimalnya, sehingga tidak mampu lagi memberikan layanan kepada masyarakat.
Dia mengatakan langkah Elon Muskmenghalangi masyarakat dalam mengikuti layanan Starlink, sangat merugikan rakyat Indonesia.
Di sisi lain, ia juga meragukan komitmen terhadap izin dan frekuensi yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mengingat Starlink tidak mampu menyediakan layanan secara merata di seluruh wilayah Indonesia karena kapasitasnya cepat habis atau penuh.
Dengan harga perangkat mulai dari Rp4,6 juta untuk paket standar dan biaya layanan sekitar Rp750.000 per bulan, menurut Ian, Starlink hanya menargetkan daerah-daerah padat penduduk, bukan wilayah pedesaan yang sulit dijangkau oleh kabel optik jika pemerintah tidak menerapkan kewajiban USO kepada Elon Musk.
USO (Universal Service Obligation) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan memberikan akses layanan telekomunikasi dan informasi dasar, seperti internet, ke wilayah yang sulit dijangkau, seperti daerah terpencil, perbatasan, dan kawasan tertinggal yang tidak dapat dilayani oleh penyedia layanan komersial.
Penyelenggara layanan internet yang beroperasi di Indonesia wajib terlibat dalam agenda ini.
“Seharusnya memang ada kewajiban dalam USO. Harus diperiksa kembali apakah kewajiban tersebut telah dilaksanakan?” kata Ian.
Ian juga memprediksi dampak dari kebijakan Elon Musk, mungkin pembangunan pusat tidak akan selesai, cakupan seluruh wilayah tidak akan terwujud, pendapatan negara akan menurun dan tidak sesuai dengan izin pelabuhan yang diberikan.
“Seharusnya sejak awal sudah ditentukan berapa jumlah trafik yang akan diberikan ke Indonesia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa semua sistem tidak dibangun di dalam negeri. Penjual perangkat VSAT di Indonesia yang belum terjual, menjadi tidak bernilai. Perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai izin labuh dan kewajibannya; perlu dilihat bandwidth yang diberikan dengan mempertimbangkan jumlah trafik yang diberikan,” ujar Ian.
Di sisi lain, Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (Assi), Firdaus Adinugroho, menyarankan kepada pengguna Starlink—baik yang sudah memakai maupun yang berencana menggunakan—untuk menunggu informasi lebih lanjut mengenai tindakan teknis dan kebijakan dari penyedia layanan serta pihak berwenang.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa kapasitas yang tersedia dari penyedia layanan satelit global seperti Starlink dialokasikan terlebih dahulu guna mendukung koneksi di daerah-daerah yang belum terjangkau, khususnya wilayah 3T.
“Prinsip keadilan akses dan pemerataan digital tetap harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan konektivitas nasional. Pada saat yang bersamaan, Assi juga mendorong perlindungan dan penguatan industri satelit lokal agar tetap memiliki ruang berkembang yang adil dan berkelanjutan, guna menjaga kedaulatan serta ketahanan infrastruktur digital Indonesia,” ujar Daus.
Daus juga menyebutkan bahwa hukum ekonomi, khususnya hukum penawaran dan permintaan (supply and demand), berlaku di mana pun, termasuk dalam kasus Starlink.
“Maka ketika permintaan tinggi dan pasokan Starlink terbatas, harga layanannya bisa meningkat,” kata Firdaus.
Firdaus menekankan bahwa terdapat batasan dalam penerapan peraturan tersebut, mengingat Starlink memiliki pesaing di pasar Indonesia. Keberadaan penyedia layanan satelit dan internet lainnya di Indonesia menjadi faktor yang membatasi Starlink dalam menaikkan harga secara mandiri.
Jika harga layanan Starlink meningkat terlalu signifikan, pelanggan bisa beralih ke penyedia layanan sejenis. Selain itu, pelanggan Starlink biasanya memiliki perjanjian kontrak layanan.
“Di dalam kontrak tersebut, biasanya dijelaskan secara detail apakah perusahaan diperkenankan mengubah biaya layanan selama masa berlakunya kontrak atau tidak,” ujar Daus.
Kepala Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menyatakan bahwa bila kapasitas telah penuh, seharusnya penerimaan pelanggan baru dihentikan sementara hingga tersedia kembali ruang yang cukup.
“Karena jika dipaksakan, konsumen akan merugi tanpa mendapatkan layanan yang sesuai dengan kualitas yang dijanjikan,” kata Heru.
Heru menyampaikan bahwa dengan penghentian sementara ini, pelanggan tidak akan mengalami penurunan kualitas karena beban jaringan yang berlebihan.
Selain itu, menurut Heru, dengan tidak lagi menargetkan pelanggan baru, pasar internet Indonesia semakin bersaing.
Pembatasan penggunaan Starlink memberi peluang kepada penyedia layanan lain, baik yang berasal dari sektor satelit maupun seluler, untuk menawarkan alternatif akses internet kepada masyarakat yang memerlukan koneksi internet.
“Ini menjadi kesempatan bagi pemain lain seperti satelit dan seluler untuk menawarkan layanan,” ujar Heru.
