KPK Ingatkan Pemerintah Pastikan Data Penerima Bantuan Sosial

oleh -

JAKARTA, fokuskriminal.com -Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan pemerintah terkait dengan kepastian data dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemik global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kamis 23 April 2020.

KPK menuangkannya dalam Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemik global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial adalah basis data yang selama ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat secara nasional.

“Kita tahu bahwa DTKS senantiasa mengalami perbaikan, kami ingatkan pemerintah terus memastikan validasinya agar selalu tepat sasaran,”, kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu, 22 April 2020, di Jakarta.

DTKS, kata Firli, saat ini telah dipadankan dengan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini sesuai dengan pelaksanaan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK).