Menguji penahanan 4 Ibu Rumah Tangga ,apakah langkah jaksa sudah tepat?

oleh -

 

FOKRIM. Jakarta. Terkait pemberitaan 4 Ibu Rumah Tangga di Mataram yang lagi viral di Media, maka harus melihat masalah dengan teliti dan objektif agar terhindar dari subjektifitas sehingga harus didekatkan permasalahan tersebut dengan data yang ada, diuji dengan hukum acara pidana , maka akan tampak tepat atau tidak tepat, ada kesewenangan atau tidak ? Dan terlihat pula fokus kinerja penegak hukum dan arah sikap dan solusi dari Penegak Hukum .

 

Jika ditelusuri dan melihat dari data bahwa diketahui dan benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WiTa bertempat di ruang Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dilaksanakan pelimpahan tahap dua atas Tersangka An. HULTIAH Dkk dari kepolisian pada kejaksaan , dimana 4 IRT tersebut disangka melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP.

 

Jika melihat konstruksi Pasal 170 KUHP yang disangkakan pada para Tersangka mengacu pada KUHAP merupakan Pasal yang dapat dilakukan Penahanan, maka disini perlu ditelusuri apakah kepada para Tersangka IRT ini telah diberikan hak-hak oleh kepolisian atau jaksa penuntut umum untuk disediakan penasihat hukum? apakah jaksa telah berupaya untuk anjuran perdamaian pada pihak yang berperkara? Atau apakah dalam pelimpahan ini juga para IRT tersebut didampingi keluarga atau telah diberi kesempatan untuk menghubungi pihak keluarganya guna mengajukan permohonan agar tidak dilakukan penahanan, dimana pihak keluarga ataupun penasihat hukum bisa sebagai penjamin? Ini jadi point tentunya, biasanya dalam praktik ini diberikan batas waktu dan ditunggu jaksa dihari yang sama maksimal sampai batas waktu jam kerja dihari tersebut, inilah yang jadi SOP dan point untuk syarat layak atau tidak ditahan bagi tersangka, sepanjang telah mempertimbangkan, terpenuhi syarat dan hal -hal tersebut telah dilaksanakan jaksa artinya penahanan tersebut sesuai prosedur dan sah, namun jika hal ini belum dilakukan , ini yang tidak tepat.