Tidak Setuju Dengan Kenaikan Upah Yang Hanya Rp.22 Ribu, Buruh Surabaya Ancam Mogok Kerja

oleh -

Surabaya, Fokuskriminal.com – Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. B M/383/HI.01.00/XI/2021, mengenai Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur diperkirakan hanya menyentuh angka 1,2 persen, atau apabila diuangkan senilai Rp 22.700.

Menanggapi hal tersebut buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur (Jatim), mengancam bakal melakukan aksi mogok massal pada Desember 2021 mendatang. Mengenai aksi mogok ini sudah dipastikan Wakil Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur (FSPMI Jatim), Nuruddin Hidayat.

“Buruh Jatim mengancam mogok kerja serentak pada awal Desember 2021 mendatang,” kata Nuruddin, ketika dikonfirmasi, Kamis, (18/11/2021).

“Kenaikan UMP yang hanya 1,2% dibawah inflasi Provinsi Jatim yang sebesar 1,92% ini artinya upah buruh tergerus inflasi yang mengakibatkan daya beli buruh menurun,” jelasnya.
Oleh sebab itu, FSPMI Jatim mendesak agar Gubernur, Khofifah Indar Parawansa tidak mengikuti SE Menteri Ketenagakerjaan. Sebab, dia yang mengerti kondisi ekonomi daerah yang dipimpinya.

“Gubernur yang mengetahui kondisi ekonomi wilayahnya masing-masing. Ini artinya Gubernur tidak harus mengikuti SE Menaker yang menyesatkan dan memiskinkan buruh tersebut,” kata dia.
Sebab, kata dia, berdasarkan data yang dihimpun FSPMI, seharusnya UMP Jatim 2022, naik sebesar 13 persen. Hal tersebut agar para buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup yang semakin naik.

“Angka 13 persen tersebut didapat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2021 Quartal 2 Jatim sebesar 7,07 persen dan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,8 persen,” ucapnya.
Nuruddin mengungkapkan, apabila Khofifah tetap menuruti SE Menteri Ketenagakerjaan, mogok kerja tidak dapat dielakan. Sebab, Pemerintan Provinsi Jatim juga sempat berjanji bakal mempertimbangkan kenaikan UMP yang nilainya minim itu.

“Apabila Gubernur tetap menggunakan SE Menaker serta mengabaikan komitmen yang telah dibuat pada tanggal 14 Oktober 2021, maka buruh akan melakukan mogok kerja masal,” tutupnya. (Tim Kdr)

No More Posts Available.

No more pages to load.