Sumbangsih Pemikiran, Pelayanan Publik Sebagai Hak Konstitusi Warga Negara

oleh -

Oleh : Dede Farhan Aulawi (Pemerhati Pelayanan Publik)

Seiring perubahan zaman yang terus bergulir, aspek teknologi mengalami loncatan pesat yang mempengaruhi perubahan peradaban dan budaya masyarakat. Hak dan kewajiban antara warga negara dan Pemerintah menjadi hubungan timbal balik yang harus diperhatikan dengan sungguh – sungguh oleh semua pihak. Ada hak negara (Pemerintah) untuk memungut pajak dari warga negaranya, sekaligus menjadi kewajiban warga negara untuk melakukan pembayaran tepat waktu dan tepat nominal sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitupun sebaliknya, ada hak warga untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dari Pemerintah, sekaligus menjadi kewajiban Pemerintah melalui seluruh aparaturnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya. Hubungan timbal balik ini akan sangat terkait satu sama lain jika berlandaskan kesamaan persepsi dalam membangun pranata kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu didalamnya akan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM-nya, baik kualitas pengetahuan, kualitas moral serta kualitas integritas. Tanpa diimbangi oleh semua itu, pelayanan akan dijadikan instrumen untuk menjadi “celah” pelanggaran bagi oknum tertentu. Baik oknum aparatur maupun oknum warga negara.