Kepala Kantor BPN Kota Pekanbaru di Laporkan ke Polda Riau, terkait penerbitan HGB diatas objek sengketa.

oleh -

Pekanbaru Fokuskriminal.com – Terkait dengan penerbitan sertifikat HGB atas Royal Asnof Hotel oleh Kepala kantor BPN Kota Pekanbaru Ronald D.F.M Lumban Gaol, S.H., M.M. pada bulan desember 2018, diatas objek sengketa putusan Mahkamah Agung No. 243/K/TUN/2000, tanggal 18 Januari 2005. Kini sudah sampai ke Polda Riau.

Bahwa tindakan Kakan BPN Kota Pekanbaru sudah merugikan hak keperdataan dari ahli waris almh Rohani Chalid, karena objek sengketa tersebut seharusnya di tetapkan sebagai status quo serta di catat dalam buku agenda tanah yang bermasalah, artinya bahwa sepanjang belum ada perdamaian/kesepakatan antara pihak pemohon hak dengan ahli waris, maka kakan bpn kota pekanbaru , tidak boleh menerbitkan sertifikat HGB diatas objek tanah tersebut.

Ahli waris sdr. Alexander Roberto saat di jumpai awak media mengatakan “sudah ada beberapa masyarakat yang melakukan perdamaian/kesepakatan ganti rugi dengan kami pihak ahli waris, maka baru dapat diterbitkan sertifikat hak diatasnya”.

Ahli waris kecewa dengan statement Kakan BPN Kota Pekanbaru sewaktu dilakukan undangan pertama kepada ahli waris di kantor BPN Kota Pekanbaru, dimana Kakan Ronald mengatakan kepada kami “memang belum ada kesepakatan antara pemohon hak dengan ahli waris sewaktu itu (perdamaian), maka Kakan menerbit HGB karena kakan sudah menunggu pihak ahli waris selama 3 (tiga) bulan untuk mengajukan gugatan keberatan ke PTUN katanya?”.