Pakar Hukum Pidana: Surat Edaran Kapolri Terkait UU ITE. Bisa Jadi Acuan Bagi Penyidik Menerima Pelaporan Kasus ITE .

oleh -

 

FOKRIM JAKARTA. Surat Edaran Kapolri  dalam kasus ITE  sudah tepat  dan harus didukung karena sesuai dengan kebutuhan  dan perkembangan pemanfaatan ruang digital informasi.

 

Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Jenderal Sigit pada 19 Februari 2021 untuk jadi pedoman bagi para penyidik dalam menerima kasus-kasus Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

yang  salah satunya juga akan diatur terkait laporan bersifat delik aduan yang hanya bisa dilakukan oleh korban secara langsung, terhadap hal ini perlu didukung, guna menghindari tumpukan laporan dan kesannya fenomena saat ini para pihak berperkara asal lapor, serta kedepan perkara yang menggunakan UU ITE harus mengutamakan penyelesaian melalui mediasi antara pelapor dan terlapor  termasuk tersangka yang minta maaf tidak akan ditahan di tingkat kepolisian guna  mendorong dan mewujudkan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

 

Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.  Delik yang memberikan batasan kewenangan untuk melakukan penuntutan karena dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut otortitasnya ada pada persetujuan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini korban, karena korbanlah yang dapat menilai  tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.