Pembebasan Lahan Pembangunan Masjid Agung Ala Pemko Payakumbuh, Terganjal

oleh -

Rp.21 Milyar APBD 2018, 2019, 2020 Bagaimana ?

Payakumbuh, fokuskriminal.com – Kebijakan Pemko Payakumbuh yang berperan aktif motori pembangunan Mesjid Agung dan alokasikan anggaran APBD TA.2018, 2019, dan 2020, konon senilai Rp.21 milyar, pembebasan lahan seluas 4,9 hektar Sawah Koreh di Kelurahan Pakan Sinayan Payakumbuh Barat, yang berpotensi gagal itu, dipertanyakan publik.

Pasalnya, sikap konyol Pemko Payakumbuh, dibawah komando Walikota, Riza Falepi ditenggarai telah menciderai Undang- Undang dan peraturan turunannya, juga bisa dijerat UU Tipikor, ujar Ady Surya, SH MH, Pemerhati Hukum kepada wartawan.

Ihwal rencana pembangunan mesjid Agung tersebut, Pemko Payakumbuh bersikokoh mengacu Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Padahal, merujuk UU No.2 Tahun 2012 tersebut, tidak satupun klausul atau pasal mengatur tentang pembebasan lahan untuk rumah ibadah seperti Mesjid, Gereja, Vihara dan lainnya ( Kepentingan Umat- red), Pemerintah berperan aktif.

Demikian pula pada BAB III Pokok- Pokok Pengadaan Tanah pada UU No.2 Tahun 2012, Pasal 4 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum.(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum.