ADANYA “DUGAAN” MONOPOLI PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI DI DESA NGEPUNG, PATIANROWO, KABUPATEN NGANJUK

oleh -

Nganjuk, Fokuskriminal.com – Pengertian dari BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di Elektronik Warung Gotong Royong atau biasa dikenal e-Warong dimana program ini sudah bekerja sama dengan Bank Himbara.

Tujuan dari BPNT sendiri untuk mengurangi beban pengeluaran di masa pandemi ini kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Namun disisi lain semenjak diberlakukannya e-warong, program ini juga memicu polemik dan kontroversi. Salah satunya di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. Terdapat keresahan warga yang dikeluhkan terkait dengan program e-warong yang ada di Desa Ngepung.

Menindaklanjuti keresahan warga, Suyadi dari Forum Peduli Masyarakat Ngepung yang didampingi Supriyono tokoh LSM MAPAK Nganjuk sebagai perwakilan warga kepung, berusaha menemui Kepala Desa Ngepung untuk memintai keterangan, tetapi beliau tidak sedang ditempat, namun ditemui oleh Totok pendamping dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

Saat pertemuan, Suyadi menyampaikan poin-poin yang menjadi keresahan warga kepada Totok. Dipertemuan turut serta hadir Bapak Kapolsek Patianrowo dan juga Bapak Kanit Intelkam Polsek Patianrowo.

Sekira satu jam setelah pertemuan, Totok selaku pendamping TKSK menginformasikan kepada warga yang hadir di balai Desa Ngepung mengatakan, “Teknis penggesekan dan teknis pengambilan itu harus sesuai peraturan, kita akan komunikasikan lagi dengan Kabupaten, untuk selanjutnya akan diinformasikan lebih lanjut oleh Dinas Sosial”, ungkap Totok, (13/08/2021).

Ditempat terpisah, Suyadi saat diwawancarai terkait hasil pertemuannya dengan Totok mengatakan bahwa, “Disetiap Desa seharusnya ada e-warong, persyaratan dari e-warong sendiri harus ada mesin EDC, namun kenyataannya di Desa Ngepung tidak ada e-warung, sedangkan mesin EDC harus pinjam di Kecamatan Ngronggot, berarti sama saja e-warong Ngronggot bukan Ngepung”, ungkapnya.

“Yang poin kedua, seharusnya KPM menerima sembako sesuai dengan keperluan, tapi yang terjadi selama ini dipaketkan tidak sesuai apa kebutuhan yang diinginkan masyarakat KPM dan tidak diberikan langsung namun harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan paket sembakonya dari supplier”. Imbuhnya.

Hal ini juga dituturkan oleh Totok selaku pendamping TKSK saat pertemuan bahwa, “kenapa digesek dulu baru mendapatkan barang, karena kaitannya dengan supplier, kita tidak bisa memberikan informasi ke supplier kalau belum digesek dahulu”, Ungkap Totok.

Padahal, sesuai pedoman Kementerian Sosial (Kemensos) dalam program BPNT yang didapat dari awak media, telah diatur beberapa syarat untuk bisa jadi agen e-warong. Salah satunya memiliki tabungan bank penyalur dengan ketentuan saldo minimal.

Sedangkan istilah supplier itu harusnya tidak ada di program ini, karena semestinya e-warong setiap hari memang berjualan sembako, KPM boleh mengambil kapan saja, tidak dijadwal seperti sekarang dan diarahkan. Yang pasti, setiap bulan dijatah Rp 200 ribu, tidak dipaketkan seperti yang terjadi di Kabupaten Nganjuk khususnya Desa Ngepung.

Lalu, siapa yang membuat sistem pemaketan sembako itu? Bukankah dalam aturan para KPM bisa membelanjakan barang atau komoditas sesuai kebutuhan?

Diketahui bahwa melaui PERMENSOS RI No. 20 Tahun 2019 tentang peyaluran Bantuan Pangan Nontunai, dijelaskan pada pasal 25 ayat (2) dijelaskan bahwa, KPM BPNT dalam melakukan transaksi pembelanjaan di e-warong dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai kebutuhan.

“Kalau memang diprogram ini ada mafia, kita harus berantas dan diproses secara hukum”. Begitu pungkas Suyadi di akhir pembicaraan ketika diwawancarai oleh tim investigasi media ini. ***(Team)

No More Posts Available.

No more pages to load.