Tak Kelola Limbah Medis dengan Baik, Dirut RSUD Selasih bisa Dipidana

RIAU (FokusKriminal.com) – Temuan puluhan limbah medis yang bertebaran di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih, Kabupaten hingga kini masih belum diketahui oleh banyak pihak, termasuk oleh pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resort (Polres) Pelalawan.

Ironis memang, berdasarkan penelusuran FokusKriminal.com di lapangan terlihat limbah medis dari RSUD plat merah tersebut dibuang sembarangan, adapun limbah medis itu diantaranya bekas jarum infus, botol infus dan sejumlah limbah medis lainnya, selain itu juga terlihat baju bekas korban kecelakaan yang di depan pintu masuk Ruang Jenazah.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Selasih, Zul Anwar kepada wartawan mengaku berserakannya limbah medis tersebut dikarenakan belum terlaksananya kesepakatan dengan pihak ketiga (Transforter) untuk mengangkut limbah medis. Hal itu menurutnya dikarenakan pihak RSUD masih menunggu pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Saat ini RSUD Selasih dalam proses MoU dengan pihak transforter untuk mengatasi masalah limbah sebelum incinerator keluar, tahun ini untuk penanganan limbah dianggarkan di APBD P untuk biayanya,” terangnya.

Zul juga mengaku pihaknya cukup kewalahan dalam menangani limbah medis, karena setiap harinya RSUD terus menghasilkan limbah medis, sedangkan hingga saat ini alat incinerator untuk mengolah limbah medis belum bisa dipergunakan untuk mengolah limbah dengan alasan belum memiliki izin.

“Untuk menangani limbah ini, tahun depan kita masukan dalam RBA BLUD RSUD, untuk tahun ini, dalam bulan ini sdh bisa dilaksanakan kegiatannya,” pungkas Zul melalui pesan WhatsApp nya.

Disisi lain, Sekretaris Komisi A DPRD Pelalawan, H Abdullah kepada FokusKriminal.com mengaku cukup kaget dengan adanya temuan limbah medis itu, untuk menanganinya, sesegera mungkin pihaknya akan memanggil pihak RSUD. “Senin ini akan kita panggil,” tegasnya.

Sementara itu, jika tidak baik dalam menangani masalah limbah medis, pihak RSUD Selasih bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda antara Rp100 juta hingga Rp 5 miliar berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah.

(Red/Jus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *