Proyek 85 Miliar Pemda Kampar Diduga Cacat Prosedur

oleh -

KAMPAR – Pemerintah Kabupaten Kampar, melalui LPSE Paksakan pelelangan Proyek pengaspalan jalan yang jumlah keseluruhan unit pekerjaan mencapai senilai RP 85 Miliyar ditengah Pandemi Covip 19, dan Proyek pengaspalan tersebut patut diduga kuat tidak dibahas melalui mekanisme peraturan tata tertip DPRD Kabupaten Kampar.

Karena Proyek tersebut tidak pernah dibahas oleh komisi IV secara prosedur serta tidak ada rekomendasi dari komisi IV ke Badan Anggaran, dan untuk di bahas di tingkat Badan Anggaran , akan tetapi tiba-tiba muncul proyek Siluma untuk dilelang.

H. Juswari Umar Said,SH.MH Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kampar kepada awak media Rabu (13/4/2020) mengatakan bahwasanya Proyek Haram ini siapapun yang terlibat merancangkan sedemikian rupanya, tindakannya harus dipertanggung jawabkan secara Hukum, dan kita diminta kepada Aparat Penegak Hukum mengusut tuntas perkara ini.

Ia menjelaskan Pokok tahapan kegiatan harus disusun dalam upaya perwujudtan bagaimana menjabarkan dokumen RPMD menjadi rancangan Kerja Pembangunanan Daerah (RKPD) setiap tahun nya.

Dan RKPD merupakan Dokumen Tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat tidak terkecuali termasuk
bagaimana upaya mewujud kan dalam bentuk kebijakan Setelah RKPD dapat disepakati melalui, Musrenbang di tingkat Pemerintah Kabupaten Kampar.