Mahasiswa FKMS Menilai Pemkab Membiarkan Tambak Udang Ilegal Tetap Beroperasi

oleh -

SUMENEP – Aksi Damai Mahasiswa yang tergabung dalam Front Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS), Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur, 10/06/2020

Sikap Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak serius dalam memberikan sanksi terhadap pengusaha tambak undang yang melanggar Aturan Perizinan usah dan Pencemaran Lingkungan, Rabu (10/05/2020).


Dalam orasi kordinator Aksi Moh.sutrisno ada beberapa pelanggaran yang di lakukan pengusaha tambak Udang yang tidak diberikan sanksi tegas Oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, di antaranya

Di tambak udang milik CV. Madura Marina Lestari itu, sebanyak dua kali telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran instalasi pengolahan air limbah (Ipal), dan itu berdampak buruk terhadap lingkungan masyarakat sekitar tambak.

“Pelanggaran Ipal itu ditemukan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun dari dua kali temuan itu, tidak ada tindakan tegas, hanya diberikan sanksi peringatan saja,” terangnya

Padahal Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 65 menempatkan lingkungan yang bersih merupakan Hak Asasi Manusia, yang merupakan Hak Dasar yang harus dilindungi Oleh Negara.

Lebih lanjut sutrisno mengatakan dalam perspektif lingkungan harus berfikir substanibele atau jangka panjang supaya bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya, tidak bisa hanya sekedar bicara kalkulasi ekonomi semata, tapi mengabaikan keadilan ekologi lingkungan

“Ini kan tidak berfikir kepentingan masyarakat tentang bagaimana nasib Sumenep yang akan datang, lebih tidak manusiawi namanya dan hanya berfikir soal kekayaan pribadi,” tegasnya

Berikutnya sutrisno menjelaskan pemerintah se akan tidak tegas menindak, adanya dugaan pelanggaran pelanggaran tambak ilegal misalnya yang terjadi di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto. Di mana tambak tersebut tetap nekat beroperasi meski sebelumnya telah dilakukan penutupan oleh pemerintah setempat.

“Tahun lalu tambak udang di Pakandangan Barat telah ditutup karena dinilai ilegal dan melakukan reklamasi, sekarang beroperasi lagi,” kata Sutrisno

Selanjutnya kata Sutrisno tambak udang yang berada di Desa Andulang, Kecamatan Gapura, yang juga diduga telah melanggar aturan, namun dibiarkan begitu saja. Tambak udang tersebut dinilai melanggar berdasarkan temuan Dinas Lingkungan Hidup

“Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep telah melakukan investigasi dua kali dan menemukan pelanggaran, namun DLH hanya memberikan peringatan saja tanpa adanya sanksi padahal sudah dua kali ditemukan pelanggaran.” terangnya.

Dia berharap, pemerintah dalam hal ini bersikap tegas agar bisa memberikan efek jera terhadap petambak udang nakal.

“Pemerintah harus tegas lah, yang perlu diperhatikan adalah aturannya harus ditaati dan lingkungan sama-sama dijaga. Kalau limbahnya dibuang kelaut, sepadan pantai di langgar apalagi melakukan reklamasi berarti mereka tidak berfikir nasib Sumenep yang akan datang,” pungkasnya.

Sementara itu Pegiat Lingkungan yang pernah mengabdi di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Margaretha Quina mengatakan untuk jenis usaha yang diperkirakan memiliki Dampak Lingkungan diwajibkan memimiliki izin lingkungan,

“Sesuai yang sudah di atur dalam Permen UU PLH dan Permen LH No 38 tentang jenis Usaha yang wajib AMDAL,” Jelasnya

Masih Quina menegaskan Perusahaan boleh beroperasi, meskipun perizinan masih dalam proses apabila dalam proses perizinan menggunakan sistem Online single Submission atau OSS, yang mana sudah di atur didalam PP No 24 Tahun 2018.

“Tidak termasuk pelanggaran, meskipun proses perizinan belum selesai tapi usaha sudah beroprasi dengan catatan proses perizinan yang dilakukan pengusaha menggunakan OSS” ujar alumni Universitas Indonesia tersebut melalui pesan Whatshap

Sementara untuk pelanggaran dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh setiap usaha, memiliki konsekwensinya Hukum yaitu Sanksi Adminstrasi, penutupan usaha tersebut

Bahkan pidana tergantung signifikansi pencemaran terhadap lingkungan, misalnya menurunkan standart baku muti air, dan dalam hal ini pemerintah diwajibkan untuk mengawasi semana diatur dalam UU PLH 32 Tahun 2009

“Bab sanksi itu tergantung signifikansi dan tingkat pencemaran terhadap lingkungan, maka penting pengawasan dan ketegasan Pemerintah Terkait dan masyarakat sebagai elemen yang paling dirugikan diperbolehkan melakukan Pelaporan dan Gugatan sesuai undang-undang yang berlaku, dan bagi masyarakat yang menuntut lingkungan bersih tidak boleh dituntut balik baik secara perdata dan pidana UU PLH 32 Tahun 2009, untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan nya ” Imbuhnya (A/Rl)