Tidak ada Papan Informasi di Lokasi Peningkatan Jalan Parit Laucing, Dian Burlian: Jelas Salah

oleh -

TANJAB TIMUR – Ada proyek peningkatan jalan di RT 14 Dusun Laucing Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Namun, pekerjaan tersebut menjadi sorotan awak media. Pasalnya terdapat kejanggalan di lokasi pekerjaan tersebut, yakni tidak terpampang papan informasi kegiatan.

Terkait hal itu, Kepala Bidang Jasa Konstruksi (Kabid Jakon) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanjung Jabung Timur, Indro Martono ketika berhasil dikonfirmasi awak media mengaku sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek peningkatan jalan Parit Laucing itu.

“Ppk pak,” tulis Indro Martono dengan singkat melalui pesan Whatsapp pribadinya, Kamis (18/6/2020) sore.

Menurutnya, pada proyek yang dikerjakan melalui sistem swakelola tidak harus memakai papan informasi.

“Swakelola uptd, tidak harus pakai papan info,” tulisnya lagi.

Masih soal papan informasi kegiatan yang dikerjakan melalui sistem swakelola, Koordinator Cabang (Korcab) Jambi, Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan (LBH-PEKA), Dian Burlian angkat bicara. Menurutnya, hak atas informasi menjadi sangat penting dalam pembangunan suatu proyek. Karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang sering dikenal UU KIP, menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Lah, jika papan informasi tidak ada dimana kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pengelola keuangan negara atau publik. Bagaimana kita mau tau informasi jika papan informasi tidak ada, jelas salah,” katanya kepada awak media melalui pesan Whatsapp, Kamis (18/6/2020) malam.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, yang paling mendasar bertentangan dengan Konstitusi, pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

“Jika suatu badan yang mengelola keuangan negara, wajib menyediakan informasi bagi publik. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik,” jelas Dian.

Kemudian pada UU KIP, sambung Dian menerangkan, bahwa lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Juga mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN dan APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.

“Jadi, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas,” pungkasnya. (Tim)