Perizinan PT Duta Swakarya Indah dinilai Cacat Hukum

oleh -

SIAK, FokusKriminal.com – PT Duta Swakarya Indah (DSI) cacat secara hukum yang dikatakan oleh anggota dewan Komisi II Bidang Pekenomian dan perdagangan ketika rapat hering di DPRD Siak yang di hadiri oleh Bidang Pertanahan dan 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Mempura, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Dayun. Dan juga dihadiri oleh Dinas-dinas yang terkait serta Badan Pertanahan Nasional.

Terungkap dalam hering bahwa PT. DSI tidak memiliki HGU dikarenakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:17/Kpts-II/1998 bahwa sudah kadaluarsa dan Keputusan Bupati Siak Nomor:284/HK/KPTS/2006 Tentang Surat Pemberian Izin Lokasi bertentangan dengan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:17/Kpts-II/1998 yang menyatakan “Apabila PT.Duta Swakarya Indah (DSI) Tidak memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada diktum Pertama dan menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dalam waktu 1 tahun sejak di terbitkannya keputusan ini, maka pelepasan Kawasan hutan ini batal dengan sendirinya dan areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan”.

Pihak PT. DSI tidak punya niat untuk menyelesaikan permasalahan lahan masyarakat yang ada di areal sengketa, menurut masyarakat pihak perusahaan melakukan penyerobotan lahan yang seharusnya pihak perusahaan tunduk dan melaksanakan surat  Keputusan Bupati Siak Nomor:284/HK/KPTS/2006, jika terdapat tanah milik masyarakat baik dalam penguasaan perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, agar penyelesaian nya secara langsung dengan pihak-pihak dalam bentuk musyawarah atau kesepakatan dalam kedua pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.