Segera musnahkan barang sitaan Narkoba dan Harus ada lembaga Penyimpan independent barang sitaan Narkoba.

oleh -

 

 

FOKRIM. Dari kejadian mantan Kapolsek Astanaanyar Kompol Yuni dan belasan anak buahnya yang komsumsi narkoba dan beberapa kasus oknum polisi terlibat narkoba termasuk hilangnya barang bukti maka diperlukan reformulasi terhadap pengelolaan barang sitaan, kedepan barang sitaan narkoba oleh penyidik polisi tidak lagi disimpan oleh polisi  namun harus disimpan pada lembaga khusus dan diawasi  tim independen.

 

Karakteristik barang sitaan berupa narkoba ini istimewa karena ada nilai ekonomisnya dimana barang narkoba bisa membuat tergoda bagi petugas untuk dijual  atau bisa saja diganti petugas termasuk penyalahgunaan barang bukti dan secara non ekonomis yaitu barang ini ,barang yang bisa buat efek candu,orang ketagihan sehingga potensi penyalahgunaan barang bukti menjadi sangat besar.

 

” maka  kedepan perlu regulasi khusus yang memuat antar lain paling lama 1x 24 jam barang narkoba yang disita oleh polisi harus beralih pada bagian pengelola barang bukti yang independent. Dan ada kewajiban penyidik untuk ekspos ke media terkait penangkapan narkotika dan barang  narkoba yang disita untuk segera dimusnahkan.

 

“Ya ini  kunci yang paling utama pemusnahan barang bukti narkoba  yang harus disegerakan jadi harus ada persepsi yang sama antara penyidik, jaksa dan hakim untuk pemusnahan barang sitaan narkoba ini, misal, paling lama 7 x24 jam  barang narkotika harus dimusnahkan  oleh penyidik  dihadapan tim independent yang anggota pengawasnya  ditunjuk secara bergantian untuk itu dan dimuat dalam berita acara selanjutnya ditandatangi oleh jaksa dan  pihak pengadilan, karena ini element penting dalam penegakan hukum dan untuk pembuktian.

 

Pemusnahan yang segera di tingkat penyidikan menutup peluang narkoba ini hadir di dalam keseharian aktiftas penegak hukum baik secara langsung maupun tidak, sederhananya  karena barang tersebut sudah tidak ada maka cendrung lebih aman termasuk tidak ada yang datang  menawarkan diri  siap membeli karena barang  sitaan sudah musnah maka selesai dan tuntas urusannya.

 

Sehingga tidak ada alasan apapun termasuk dalam pelimpahan perkara bagi pimpinan atau anggota kepolisian unit narkoba sekalipun untuk membawa, menyimpan barang bukti hasil sitaan dari para tersangka ke ruangannya karena sifat narkoba ini yang rentan sekali penyalahgunaan.

 

Bila mengacu pasal 44 KUHAP , sebenarnya benda sitaan sebenarnya disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), namun praktiknya selama ini cendrung  lembaga ini tidak efektif  padahal RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun, namun kekuatan aturan yang dijadikan landasan hukumnya menggunakan istilah “dapat disimpan di Rupbasan”. “Artinya, tidak ada kewajiban untuk disimpan disini, lagi lagi ini yang jadi kendala dalam praktik pengelolaan Rupbasan,  yang berakibat selama ini cendrung tidak efektif termasuk minimnya anggaran di unit ini, kecuali pemerintah akan mengoptimalisasi fungsi Rupbasan.

 

Maka  saat ini pemerintah perlu  didorong untuk melakukan perombakan total tata kelola barang sitaan terkhusus tata kelola barang bukti narkoba guna menjaga keprofesionalitasan polri dan menghindari keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba di Indonesia  serta jadi

Bagian upaya serius dalam memberantas peredaran narkoba sebab ancaman penyalahgunaan narkoba sungguh nyata dan serius, penyalahgunaannya kini  begitu kuat melilit dan ancamannya sudah ke segala lapisan  usia, serta semua kalangan karenanya untuk mengatasi ini dan menyambut spirit atas Undang undang  Narkoba pemerintah perlu menindaklanjuti tata kelola dan pemusnahan segera barang sitaan narkoba secara keseluruhan untuk dituangkan dalam produk regulasi yang khusus.

Azmi Syahputra

Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum

&

Dosen Hukum Pidana universitas Bung Karno.