Tangani Beberapa Kasus di Pemko. Ada Apa Pemko Hibahkan Tanah Untuk Kejaksaan.

oleh -

Payakumbuh. fokuskriminal.com-Tentunya peristiwa yang mengagetkan banyak pihak. Ketika institusi penegak hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan penyidikan dan penggeledahan ruangan

Direktur Rumah Sakit RSUD dr
Adnan WD beberapa bulan lalu,
terkait dugaan penyimpangan keuangan daerah atas kasus pengadaan Incenerator TA. 2015 lalu, senilai Rp 1,6 M.

Namun publik dibuat sontak, karena Walikota Payakumbuh, Riza Falepi ujuk- ujuk “Hibahkan” sertifikat tanah eks Pertanian diperkirakan seluas 8000 M2 di jalan Ade Irma Suryani ke Kejaksaan setempat. Ada apa gerangan ?

Berdasarkan catatan wartawan, awalnya kepemilikan tanah tersebut adalah merupakan aset Dinas Pertanian Propinsi Sumbar. Oleh karena tanah itu sangat diperlukan olah Pemko Payakumbuh dan letaknya sangat strategis dalam kota sangat cocok untuk perkembangan pembangunan rumah sakit Adnan WD, maka dibuatlah kesepakatan antara Pemko Payakumbuh dengan Gubenur Sumbar bahwa
tanah itu ditukar guling dengan
TPA Regional di Ampangan Payakumbuh Selatan yang merupakan tanah aset Pemko Payajumbuh yang dibeli ketika Wali Kota Yosrizal Zain dengan dana
APBD.

Perjuangan panjang dan penuh harapan Walikota Payakumbuh,Riza Falepi untuk
mendapatkan tanah bekas kantor
Dinas Pertanian Kabupaten Limapuluh Kota dan kota Payakumbuh untuk keperluan lain, atas kesepakatan kedua belah pihak, walikota berhasil mendapatkan tanah tersebut dari Provinsi.

Tidak lama berselang, Walikota Payakumbuh, lantas menyerahkan sebagian kecil tanah tersebut untuk perluasan pekarangan sekolah SD 04 Labuh Baru di jalan Ade Irma Suryani Simpang Benteng.

Tahu-tahu muncul berita di beberapa media bahwa tanah yang kini ditempati kantor PWI dan PMI Payakumbuh yang menempati bekas kantor dinas Pertanian Kota Payakumbuh, telah dihibahkan kepada Kejaksaan Negari Payakumbuh, di Balaikota, Rabu, 8/7 lalu

Hal tersebut seperti berita di bawah ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh Heddy Saragih menyerahkan dua sertifikat tanah kepada Walikota Riza Falepi di
Balaikota, Rabu (8/7).

Menariknya, salah satu sertifikat tanah diserahkan oleh Wali Kota Riza kepada
Kejaksaan Negeri Kota Payakum
buh sebagai tanah hibah Dikatakan Wali Kota Riza Falepi sertifikasi tanah ini penting bagi keberlangsungan pembangunan sekaligus pengamanan aset secara fisik maupun legalitasnya. “Kalau tanah tidak disertifikatkan, maka tidak bisa apalagi menyangkut pembangunan gedung pemerintahan,” kata Wako Riza didampingi Sekda
Rida Ananda.

Sementara itu, Kajari Kota Payakumbuh Suwarsono, SH menyampaikan rasa terimakasih
kepada Wali Kota Riza Falepi
atas hibah tanah yang bakal
dimanfaatkan untuk pembangu-
nan kantor baru Kejaksaan Negeri.

“Kantor kita saat ini sudah
tidak representatif, kecil dan
kadang beberapa kegiatan kita
menompang-nompang, Alhamdulillah perhatian Pemko Payakumbuh untuk mendukung peningkatan pelayanan bagi masyarakat sangat kita apresiasi sekali,”
ungkapnya.

Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hamdi Agus, juga kader PKS kepada wartawan via pesan WhatsAppnya,” menurut Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dimana penyerahan aset ke lembaga pemerintah vertikal yang diperuntukkan untuk pembangunan memang tidak perlu persetujuan DPRD.

Dikatakan Hamdi, berpijak Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terkesan dipenggal- penggal yakni pasal 331, butir (2) bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila: sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau a. penataan kota; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah C. yang bersangkutan; d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/
atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status  kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Padahal, pasal 331 Permendagri No.19 Tahun 2016, tentang Persetujuan Pemindah tanganan, ayat (1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah
mendapat persetujuan DPRD untuk:
a. tanah dan/atau bangunan; atau
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp5.000.000.000- (lima miliar rupiah).
Pemindahtanganan barang mlik daerah berupa tanah dan/atau

Hamdi juga tambahkan pasal 335
(1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya
kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau
masyarakat/lembaga internasional.

(2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain sebagai berikut:
a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, dan rel kereta api; b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya,
C.termasuk saluran irigasi;
d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal; f. tempat ibadah; g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial h. pasar umum; fasilitas pemakaman umum; fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana; k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
l. sarana dan prasarana olahraga untuk umum; m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik; n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga
internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa- Bangsa; o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya; p. rumah susun sederhana;
q. tempat pembuangan sampah untuk umum; r. cagar alam dan cagar budaya;
s. promosi budaya nasional; t. pertamanan untuk umum; u. panti sosial; v. lembaga pemasyarakatan; dan w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Namun Dr (HC) Syawaluddin Ayub, Koordinator LSM AMPERA Indonesia, menyikapi acuan pasal Permendagri No.19 Tahun 2016,
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pemko proses penghibahan tanah eks Pertanian tersebut terkesan terjadi pemenggalan beberapa pasal saja.

Dikatakan Syawaluddin, jika merujuk pasal 337 (1)Pemindah tanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

(2)Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD. Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

(3)merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk
penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal. Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

(4)merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam
bentuk hibah.(5) Usul  untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. (6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan per tiap usulan, hal tersebut berpotensi sebuah pelanggaran dan dapat dijerat UU Tipikor, ujar Syawal. ( EB / RB)