KPAI: Penghapusan UN Sejalan Dengan Sistem Zonasi PPDB

oleh -

Jakarta, FokusKriminal – (12/12/2019) Mendikbud Nadiem yang menetapkan Empat Program Pokok Kebijakan Pendidikan ”Merdeka Belajar’, dua diantaranya sangat di dukung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yaitu Penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021 (KPAI mengapresi bahwa pendidikan kita akhirnya menghargai nalar), dan Mempertahankan sistem zonasi PPDB pada 2020. KPAI menilai bahwa kebijakan penghapusan UN sejalan dengan sistem zonasi dalam PPDB, yaitu hanya mempertimbangan jarak rumah ke sekolah, bukan nilai UN-nya seperti praktik sebelum kebijakan zonasi PPDB ditetapkan pemerintah.

Namun demikian, KPAI menyayangkan penurunan persentasi zonasi jarak murni yang semula sudah mencapai 80% setelah pelaksanaan tiga tahun zonasi, namun di era Menteri Nadiem malah kemunduran karena diturunkan drastis menjadi 50%. Padahal, sudah banyak daerah yang mampu dan konsisten menjalankan 80% zonasi jarak murni walau dengan segala keterbatasan. Berbeda dengan DKI Jakarta, yang memiliki jauh lebih banyak sekolah, namun “setengah hati”menerapkan zonasi murni sehingga seleksi PPDB sesungguhnya tetap menggunakan UN.

Data Kemdikbud selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin justru mengeluarkan biaya pendidikan yang lebih besar dibandingkan anak-anak dari keluarga kaya. Karena seleksi PPDB menggunakan hasil UN. Anak-anak kaya mampu bayar bimbel, sehingga nilai UN nya bisa tinggi jadi bisa memilih sekolah negeri manapun karena tinggi nya nilai UN. Sementara jumlah sekolah negeri minim. Akibatnya, sekolah negeri didominasi anak-anak dari keluarga kaya. Anak-anak dari keluarga miskin justru harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pendidikan di sekolah swasta.